Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
UMP
Buruh Akan Pidanakan Pengusaha yang Tak Bayar UMP 2013
Tuesday 01 Jan 2013 13:09:51

Ilustrasi, Demo Buruh tolak upah murah.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki awal periode 2013, tuntutan para buruh di Indonesia tak mengendur. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada beberapa agenda perjuangan yang akan dilakukannya di tahun 2013.

"Membuat posko pengaduan UMP," kata Said di Jakarta, Selasa (1/1)

Ia menuturkan Posko pengaduan UMP penting dilakukan, terkait penangguhan UMP beberapa kalangan pengusaha, yang menurutnya dimotori oleh mafia upah buruh murah. Said juga telah menyiapkan tim advokasi hukum untuk melawan dan mempidanakan perusahaan-perusahaan yang melanggar.

"KSPI akan membentuk tim advokasi dan akan mempidanakan perusahaan-perusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMP/UMK yang ditetapkan," imbuhnya, seperti yang dikutip dari detik.com, pada Selasa (1/1).

Selain itu KSPI juga akan terus memperjuangkan revisi Permenakertrans No 13/2012 tentang kebutuhan hidup layak (KHL). Bagi Said yang tidak kalah pentingnya adalah KSPI akan memperjuangkan nasib guru honorer yang terkatung-katung dan tidak tersentuh oleh pemerintah.

"KHL itu dari 46 item menjadi 60 item masih jauh dari kebutuhan riil yang seharusnya mencapai 84 hingga 122 item. Dan akan memperjuangkan nasib guru honorer dengan adanya subsidi pemerintah sesuai APBN/APBD bagi kesejahteraan mereka," tegas Said.(dtk/bhc/opn)


 
Berita Terkait UMP
 
• Upah Minimum Tak Sebanding Kenaikan Harga Barang Pokok
 
• Muhaimin: 47 Perusahaan Dikabulkan Penundaan UMP 2013 oleh Gubernur
 
• Buruh Terus Melawan Penangguhan Upah dan Aksi Premanisme
 
• Ketua SPN M Halili: Jangan Tunda Lagi UMP DKI Jakarta
 
• Ini Pendapat Jokowi Terkait Penangguhan Kenaikan UMP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]