Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Suap Buol
Bupati Buol Pakai Rompi Anti Peluru
Friday 06 Jul 2012 22:32:39

Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu (Foto: jppn)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu, akhirnya tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus suap Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit dua perusahaan Hartati Murdaya, PT Hardaya Inti Plantations dan PT Cipta Cakra Murdaya, itu digelandang penyidik setelah ditangkap Jumat dini hari tadi di Buol, Sulawesi Tengah.

Amran tiba di gedung KPK pukul 20.50 WIB, di bawah kawalan ketat sejumlah petugas KPK. Amran terlihat mengenakan rompi anti-peluru.

Tidak ada komentar dari bibir Amran. Dia segera dibawa masuk ke dalam gedung dengan menerabas kerumunan pewarta yang telah menunggunya. Sempat terjadi desak-desakkan antara para pewarta, petugas KPK, dan Amran Batalipu.

Dugaan suap Bupati Buol terjadi setelah KPK berhasil menangkap tangan Manajer PT Hardaya, Yani Anshori, saat hendak menyuap Amran Batalipu, 26 Juni 2012. Namun, Amran berhasil lolos dari penggerebakan karena dilindungi ratusan pendukungnya dengan cara menghalang-halangi tim penyidik.

Sehari kemudian, KPK menangkap lagi tiga petinggi PT Hardaya, Gondo Sujono, Sukirno, dan Dedi Kurniawan. Mereka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, sehari setelah operasi tangkap tangan di Buol. Dua orang terakhir dilepas KPK.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan tidak tertutup kemungkinan kasus suap Bupati Buol bisa melebar ke sejumlah orang, yang diduga terlibat dan berpotensi menjadi tersanggka. Namun KPK saat ini berfokus pada mendalami kasus suap yang sedang membelit Amran.

"Amran menjadi tersangka penerima suap sedang yang lain sebagai penyuap," kata Bambang dalam keterangan persnya di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/7).

Menurut Bambang, Amran akan dijebloskan ke dalam Rumah Tanahan KPK setelah terlebih dulu diperiksa penyidik. “Yang bersangkutan akan langsung ditahan di rutan KPK. Kami sudah menyiapkan standar minimal yang dimiliki,“ ujarnya.

Amran Batalipu diciduk Penyidik KPK dikediamannya, jalan Mas Mansyur Buol, Jumat dini hari. Setelah itu, Suami Luciana Baculu ini langsung dilarikan ke kabupaten Tolitoli yang berjarak 4 jam dari Buol.(bhc/oke/rat)


 
Berita Terkait Kasus Suap Buol
 
• Selepas Diperiksa KPK Totok Lestiyo Memilih Kabur dari Wartawan
 
• Saiful Mujani Kembali Dipanggil KPK
 
• Kasus Suap Bupati Buol, KPK Tetapkan Toto Listyo Sebagai Tersangka Baru
 
• Divonis 7 Tahun 6 Bulan Penjara, Amran Batalipu Ajukan Banding
 
• Usai Vonis, Hartati: KPK Salah Menentukan Pasal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]