Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kasus Suap Buol
Bupati Buol Jadi Saksi Sidang Hartati Murdaya
Thursday 13 Dec 2012 11:58:01

Mantan Bupati Buol, Amran Batalipu, Yani Anshor (tengah), dan Gondo Sudjono (kanan) saat menjadi saksi pada persidangan Kasus Suap Bupati Buol di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (13/12).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan kasus suap terhadap Bupati Buol, yang dilakukan oleh PT HIV dibawah pimpinan Hartati Murdaya kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam sidang kali ini, Bupati Buol Amran Batalipu duduk menjadi saksi untuk tersangka Hartati Merdaya.

Amran menjelaskan dalam kesaksiannya, ''bila saya terbitkan izin, maka akan terbit izin diatas izin lahan bermasalah 4500 hektar di PT HIV, tetapi saya menolak PT Sunoko," ujar Amran.

Amran Batalipu mengungkapkan, "saya pertama menyampaikan terima kasih kepada Bu Hartati, atas bantuannya, dimana saya sudah menerima bantuan dari Bu Hartati, 1 milyar. Demikian juga Bu Hartati mengucapkan terima kasih kembali kepada saya," ungkap Amran.

"PT Sunokeling sudah mendapat izin lokasi di Kabupaten Buol, saya yang menandatangani izin lokasinya, 1900 hektar itu," ujar saksi Amran dipersidangan.

Sidang yang diketuai Hakim Gus Rizal ini berlangsung dilantai satu pengadilan Tipikor Jakarta. Hingga berita ini diturunkan, persidangan masih berlangsung, dan seperti biasa pendukung serta karyawan Hartati Murdaya selalu hadir memenuhi ruang persidangan.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kasus Suap Buol
 
• Selepas Diperiksa KPK Totok Lestiyo Memilih Kabur dari Wartawan
 
• Saiful Mujani Kembali Dipanggil KPK
 
• Kasus Suap Bupati Buol, KPK Tetapkan Toto Listyo Sebagai Tersangka Baru
 
• Divonis 7 Tahun 6 Bulan Penjara, Amran Batalipu Ajukan Banding
 
• Usai Vonis, Hartati: KPK Salah Menentukan Pasal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]