Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Suap Buol
Bupati Buol Akan Diperiksa Sebagai Saksi
Tuesday 03 Jul 2012 11:02:13

Gedung KPK (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Bupati Buol Amran Batalipu, akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap di Buol, Sulawesi Tengah.

Hal itulah yang diungkapkan, Karo Humas KPK, Johan Budi saat memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta< Senin (2/7).

Menurut Johan, KPK baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap ini, yaitu YA dan GS. Keduanya diketahui sebagai petinggi di perusahaan minyak kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantation. "Yang bersangkutan (Amran) akan dipanggil sebagai saksi, segera," katanya.

Pasalnya, YA dan GS diduga menyuap seorang pejabat di Buol. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, menyebutkan bahwa pejabat yang diduga disuap itu adalah Amran. Pemberian suap kepada Amran diduga terkait dengan kepengurusan penerbitan hak guna usaha (HGU) perkebunan di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol.

Selain itu, KPK juga telah memeriksa Direktur PT Hardaya Inti Plantation (HIP) Totok Lestiyo sebagai saksi. Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, termasuk di kantor PT HIP di Cikini, Jakarta Pusat.

Kasus ini mengemuka setelah YA dan GS tertangkap tangan secara terpisah. YA ditangkap di Buol pada Selasa (26/6) pekan lalu, sedangkan GS dibekuk di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, setibanya dari Buol, Rabu (27/6). (bhc/biz)




 
Berita Terkait Kasus Suap Buol
 
Selepas Diperiksa KPK Totok Lestiyo Memilih Kabur dari Wartawan
 
Saiful Mujani Kembali Dipanggil KPK
 
Kasus Suap Bupati Buol, KPK Tetapkan Toto Listyo Sebagai Tersangka Baru
 
Divonis 7 Tahun 6 Bulan Penjara, Amran Batalipu Ajukan Banding
 
Usai Vonis, Hartati: KPK Salah Menentukan Pasal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]