Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Reklamasi Pantai
Buntut Skandal Reklamasi, Karyawan PJA Resah dan Tuntut Keadilan
2016-05-22 19:44:37

Ilustrasi. Flyer Taman Impian Jaya Ancol.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada beberapa waktu yang lalu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) mengancam akan memecat Dirut Ancol Gatot Setyowaluyo terkait masalah reklamasi Teluk Jakarta.

Bahkan, akibat skandal reklamasi ini sejumlah nama baik di kalangan eksekutif dan legeslatif DKI Jakarta telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam siaran tertulis, untuk mengambil hati para pemegang saham, Dirut Ancol membuat kegiatan untuk merayakan HUT Jaya Group dengan menghabiskan dana sekitar Rp.1.8 Miliar, sementara bonus untuk karyawan belum dapat dikeluarkan karena belum ada dana yang cukup.

"Masih menunggu pengunjung di pekan lebaran," ujar satu manajemen ke karyawan PJA.

Ditambahkannya pula, kegiatan yang menggunakan dana besar ini telah membuat gundah para karyawan. Untuk itu mereka akan berencana mengirimkan petisi ke Gubernur dan Ciputra akibat ketidakadilan ini.

"Gatot dapat gratifikasi rumah di Jogja senilai 7M yang saat ini tengah direnovasi untuk restauran. Dan hal ini telah menjadi rahasia umum di kalangan karyawan, karena Gatot telah menggunakan tenaga perencanaan dari Tim Perencanaan PJA, dan semua biaya mobilisasi karyawan Departemen Perencanaan ke Jogja menggunakan SPJ Perusahaan PJA.

"Ini sudah keterlaluan, karena korupsi ini merugikan perusahaan dengan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dan karyawan sudah geram melihatnya," ujar salah satu karyawan yang tidak mau disebutkan namanya.

Sementra menurut salah satu sumber yang dapat dipercaya, Gatot juga berusaha membuat Addendum Perjanjian BTO ABC musik Stadium untuk menghilangkan jejak kesalahannya dan sekaligus mendukung Fredi Tan (WAIP) yang telah terlanjur bermain api dengan Gatot.

"Padahal sekalipun dibuatkan addendum, kasus Tindak Pidana korupsi ABC music stadium tidak dapat dihapus, karena telah terlanjur terjadi nilai kerugian negara (PJA/BUMD) akibat keterlambatan operational ABC oleh WAIP dan akibat ketiadaan show international dalam 2 tahun ini sehingga menyebabkan kerugian sebesar lebih dari Rp.100 M.(rls/bh/yun)


 
Berita Terkait Reklamasi Pantai
 
• Tanggapi LBH, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Sudah Dihentikan
 
• Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
 
• NSEAS Bakal Gelar Diskusi Publik Menyoal Kejahatan Korporasi Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
 
• Hentikan Semua Reklamasi Teluk Jakarta, Gubernur Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau
 
• Setelah Ahok, Polisi Akan Periksa Djarot Terkait Kasus Proyek Reklamasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]