JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengaku masih mempelajari soal wacana pembubaran Front Pembela Islam (FPI) terkait demo berakhir kerusuhan yang dilakukan organisasi tersebut di depan Balaikota pada Jumat, (3/10) lalu.
“Kita sedang mengkaji karena pembubaran terhadap organisasi massa itu ada prosedurnya. Namun jika ada pelanggaran hukum, tentu ada sanksi yang akan diberikan,” papar Gamawan Fauzi, Senin, (6/10) di gedung Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Gamawan, pihaknya kini masih terus berkoordinasi dengan Mabes Polri akan sangkaan dan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum yang telah dilakukan FPI pada Jumat lalu.
Dalam keterangan pers yang disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie di Mabes Polri dinyatakan tentang status hukum FPI sebagai Lembaga Sosial Masyarakat.
Jika benar FPI tidak terdaftar, Polri akan mengambil sikap. Yang bisa dilakukan Polri yakni memberikan rekomendasi kepada Kemendagri untuk kemudian diputuskan FPI harus dibubarkan atau tidak.
"Membubarkan organisasi FPI kewenangannya ada di Mendagri, maka kita koordinasi. Polri hanya bisa memberi rekomendasi untuk diteruskan ka kementerian itu," sebut Irjen Polisi Ronny F Sompie, Senin, (6/10) di Mabes Polri.
Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi demontrasi berujung rusuh di depan Kantor Balaikota DKI, Jakarta. Aksi itu menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) naik menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Dalam aksi yang berakhir ricuh, terdapat 18 orang luka dari pihak kepolisian akibat terkena lemparan batu. Sedangkan pihak aparat berhasil menahan 20 pendemo dari FPI dan satu masih dinyatakan buron.
Kepolisian menjerat ke 20 pelaku kerusuhan itu dengan pasal 214 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan atau Pasal 170 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP tentang pengeroyokan dan perusakan barang. (bhc/mat/mnd/ist)
|
