Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Bulog
Bulog Perlu Solusi Salurkan Beras
2019-04-05 16:58:09

Anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Perum Bulog Divre Kalbar.(Foto: Kresno/rni)
KUBU RAYA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna menilai, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) perlu mendapatkan solusi untuk menyelesaikan persoalan penyaluran beras, pasca pengalihan program bantuan Beras Sejahtera (Rastra) ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2019.

"Saat ini penyaluran berasnya dipersempit setelah adanya program BPNT," ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Perum Bulog Divre Kalbar di Gudang Bulog Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (1/4) lalu. Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan (F-PKB).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, dulu penyaluran Rastra, yang saat ini berubah menjadi BPNT, 100 persen dilakukan oleh Bulog. Sehingga beras Bulog pasti terserap dengan adanya program ini. Namun kini, pengalihan program tersebut dikhawatirkan akan membuat beras milik Bulog tidak terserap. Padahal perusahaan milik negara ini wajib menyerap beras dari petani.

"Program BPNT sendiri membuat peran Bulog semakin kecil. Sepengetahuan saya penyaluran yang dilakukan oleh Bulog lebih dominan di daerah Papua, sementara daerah lainnya kebanyakan swasta," ujar politisi dapil Jawa Barat IX ini sembari medorong adanya solusi atau strategi baru agar penyaluran beras milik Bulog dapat berjalan secara maksimal.

Sementara itu, Kepala Bulog Divre Kalbar Bubun Subroto juga berharap ada solusi baru dalam penyaluran beras milik Bulog. Terlebih perusahaan ini berkewajiban menyerap beras dari petani. Apabila penyaluran beras semakin sempit, kata Bubun, maka dikhawatirkan akan menurunkan serapan beras dari petani. "Karena penyaluran semakin menurun, maka agar penyerapan kembali naik, perlu ada solusi baru dalam penyaluran beras," ujar Bubun.

Saat ini, diakuinya stok beras di Gudang Bulog masih cukup banyak, yang mana salah satu penyebabnya adalah karena terbatas penyaluran. Namun, kata Bubun jumlahnya saat ini tidak dalam keadaan over, lantaran jelang Ramadhan ini, Bulog diharuskan memiliki stok yang cukup guna memastikan ketersediaan bahan pokok, terutama beras.

Diketahui, hingga saat ini Bulog Divre Kalbar masih menyalurkan Rastra sesuai dengan pagunya hingga Mei 2019. Bubun menyebut dalam 1 bulan sekitar 2000 ton beras disalurkan melalui program Rastra. "Adapun capaiannya saat ini mencapai 35 persen," imbuhnya.

Direktur Operasional Perum Bulog Judith J Dipodiputro mengatakan pihaknya saat ini tengah memperkuat Bulog melalui sisi komersial, namun bukan berarti mengurangi secara penuh tugas untuk menyalurkan bansos program Rastra. "Tahun laku Bansos Rastra dilepas dari Bulog, sehingga ini menjadi pertanda bahwa semakin pentingnya Bulog bertahan dengan terus mengedepankan pelayanan," ungkap Judith.(eno/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Bulog
 
Bulog Didorong Miliki Wewenang Sebagai Badan Pangan Nasional
 
Bulog Perlu Solusi Salurkan Beras
 
KPK Diminta Usut Dugaan Suap Tender Beras Impor di Bulog
 
Bulog Didesak Evaluasi Pendistribusian Raskin
 
Bulog Jangan Sembarangan Serap Gabah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]