Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Boss Bukalapak Minta Maaf, Achmad Zaky: Presiden Minta Jangan 'Uninstall' Bukalapak
2019-02-16 16:30:19

Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, menerima Pendiri dan CEO Bukalapak.com Ahmad Zaky pada Sabtu (16/2) pagi di Istana Merdeka, Jakarta.(Foto: @setkabgoid)
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai heboh soal posting anggaran riset yang diunggahnya di media sosial, Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak, Achmad Zaky, bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2) siang. Usai pertemuan, kepada wartawan Achmad Zaky menyampakan ucapan terima kasih kepada Presiden yang sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan dirinya, mengundang dirinya pribadi.

Secara pribadi Achmad Zaky mengaku telah meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan meluruskan cuitan yang diunggahnya melalui akun twitter pribadinya
CEO Bukalapak itu juga menyampaikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan pemerintah, dimana menurutnya pemerintah sudah memiliki plan untuk membuat Indonesia maju yang berbasiskan inovasi.

"Kita akan support dan komitmen juga dari sisi Bukalapak, kebetulan Bukalapak sekarang sedang mengembangkan pusat pusat riset juga, kemarin di Bandung, kita nanti akan ada di Yogya, Surabaya, dan Medan, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi dan sama-sama," ucap Achmad Zaky.

Poinnya, lanjut Zaky, adalah membuat bagaimana supaya Indonesia ini maju dengan berbasiskan riset, inovasi, SDM yang berkualitas. "Itu tadi yang kita sepakati dengan Bapak Presiden," tegasnya.

Presiden Minta Jangan Uninstall

Saat ditanya mengenai tanggapan Presiden Jokowi atas permintaan maafnya, CEO Bukalapak Achmad Zaky mengatakan, nanti akan disampaikan oleh Presiden.

"Pak Presiden sih menyampaikan bahwa nanti juga akan disampaikan jangan uninstall Bukalapak, install Bukalapak, karena karya Indonesia harus didukung. Itu sih tadi yang saya paling ingat disampaikan, Bapak Presiden nanti akan mungkin disampaikan langsung," ucap Zaky.

Achmad Zaky menegaskan, bahwa masalah cuitannya, dirinya mengaku sudah diklarifikasinya, dan ia sudah menjelaskan hal ini kepada Presiden Jokowi yang dalam pertemuan itu didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Sementara soal data yang dikutipnya, CEO Bukalapak itu mengaku memperolehnya dari Wikipedia. Namun diakuinya dirinya belum meng-update data, sehingga tampak simpang siur.

"Tapi saya pikir semangatnya ya, tolong teman-teman wartawan diambil semangatnya, semangatnya saya sebagai pelaku industri, anak muda Indonesia ingin, ingin sekali Indonesia itu fokus ke SDM yang berkualitas, gitu dengan riset dan teknologi jangan sampai dilupain," jelasnya.

Ia mengingatkan, ke depan ini perangnya sudah bukan perang ini lagi, perang manusia nanti pintar-pintaran, perang inovasi. Karena itu, tambah Zaky, kalau enggak fokus diriset dan ada inovasi, nanti akan perang harga.

Saat menerima CEO Bukalapak itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.
Sementara, Juru Bicara BPN Andre Rosiade menyebut data yang disampaikan Achmad Zaky mengenai budget research and development (R&D) benar adanya.

"Intinya pernyataan Zaky itu benar, bahwa rezim pak Jokowi itu anggaran riset zaman pak Jokowi itu hanya sebesar 0,9% dari APBN itu data 2017, sekitar 24 triliun, angka paling kecil jika dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 2,1 persen APBN-nya," tutur Andre, Kamis (14/2) malam lalu.

"Jadi intinya, apa yang disampaikan Zaky itu tidak salah, keberpihakan pemerintah itu harus terlihat dari anggaran yang disiapkan, intinya memang ada yang kurang dari dana riset pemerintah, jadi bagaimana Indonesia naik kelas kalau anggaran risetnya kurang, kan nggak ada yang salah," imbuhnya.

Andre juga mengatakan data yang dipaparkan Zaky dalam cuitannya jelas dan tidak mengada-ada. Menurutnya, Indonesia yang masa depannya di tangan ekonomi digital haruslah memperhatikan kritik-kritik yang membangun sepeerti kritik Zaky terhadap dana R&D.

"Nah pak Prabowo akan evaluasi ini, dan juga akan memsatikan untuk kritik sodara Zaky bisa kita wujudkan bahwa dana R&B ke depan memang harus disiapkan pemerintah, makanya kebijakan kita salah satunya tax ratio tambah APBN kita, sehingga pemerintah punya dana cukup riset and development. Jadi kita objektif, yang disampaikan Zaky itu benar, bahwa dananya memang kurang, kan kasihan anak muda ini punya masa depan, punya bisnis, startup bagus, tiba-tiba kritik objektif lalu ada gerakan uninstall Bukalapak, saya kira kritiknya sangat objektif, rasional, dan membangun," kata dia.

Sebelumnya, cuitan Zaky yang menyinggung 'presiden baru' menyebabkan munculnya tagar #uninstallbukalapak, yang jadi trending topic. Cuitan itu kini sudah dihapus Zaky. Dalam cuitannya itu, Zaky menyebut omong kosong industri 4.0 jika budget research & development (R&D) Indonesia masih jauh dibandingkan negara lain. Dalam data yang dia sodorkan, Indonesia jauh tertinggal dari Singapura dan Malaysia.

"Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24. Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin," tulis Zaky di cuitannya.(dbs/AGG/OJI/ES/setkab/detik/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilpres
 
Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
 
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
 
Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
 
Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
 
Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]