MEDAN, Berita HUKUM - Gratifikasi, memang kerap menjadi persoalan. Apalagi bila pemberian itu didasari hubungan jabatan dan berlawanan dengan kewenangan yang dimiliki seseorang. “Ini yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, karena termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi,” kata Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki, pada acara “Peran Serta Swasta dalam Pencegahan Korupsi Pengelolaan Sumber Daya Alam” pada Rabu (25/3) lalu di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Ruki melanjutkan, bahwa terjadinya tindak pidana gratifikasi, posisi pegawai negeri atau penyelenggara negara pasif atau tidak meminta kepada pihak tertentu. Dalam berbagai perkara yang ditangani KPK, gratifikasi terjadi juga melibatkan pihak swasta.
“Karena itu, membangun budaya antikorupsi juga harus melibatkan pihak swasta agar tahu, paham dan ambil bagian dalam pencegahan korupsi. Salah satunya dengan berhenti memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir pula Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono dan Ketua Tim Kajian SDA Litbang KPK Dian Patria. Kegiatan ini dipandang penting, sebab pihak swasta juga terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
“Kegiatan ini menjadi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor swasta. Sebab, kita harus menjadikan korupsi sebagai musuh bersama,” kata Ruki.(KPK/bh/sya) |
