JAKARTA, Berita HUKUM - Kerap terjadinya bentrok antar anggota organisasi masyarakat (ormas) ditenggarai karena adanya kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. Tak hanya itu, kurangnya tingkat pendidikan dan keahlian para anggota ormas juga dinilai mempersulit mereka mendapatkan pekerjaan formal.
"Paska bentrok kan dievaluasi dan meminta aspirasi. Dan masalah utama terjadinya bentrok ormas yaitu karena minimnya lapangan pekerjaan bagi mereka," ujar Taufan Bakri, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Selatan, Kamis (27/6).
Dikatakan Taufan, banyak dari anggota ormas yang memang memiliki tingkat pendidikan di bawah standar kerja perusahaan. Bahkan ada yang hanya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). "Makanya kita kerjasama dengan Suku Dinas Pendidikan. Setelah didata yang belum lulus SMA, kami sertakan ikut paket C gratis," katanya, seperti yang dikutip dari beritajakarta.com, pada Kamis (27/6).
Ditegaskan Taufan, langkah ini harus diambil, untuk memenuhi persyaratan yang ada di dunia kerja. Sebab, meski disalurkan melalui perusahaan outsourcing, sudah pasti memiliki standar minimal tingkat pendidikan. "Walaupun cuma satpam, atau cleaning service, tapi perusahaan outsourcing punya standar minimal SMA," katanya.
Setelah itu, lanjut Taufan, akan ada sinergi dengan Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Sudin Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), serta Sudin Sosial untuk menyalurkan para anggota ormas yang terlatih. "Entah kita beri pelatihan bengkel ataupun kerajinan tangan lainnya. Dan coba disalurkan, dengan begitu akan mengurangi pengangguran dan kegiatan di jalan supaya hilang bentrok antar ormas," harapnya.
Saat ini, Kesbangpol Jakarta Selatan sedang melakukan inventarisasi anggota ormas yang tingkat pendidikan formalnya kurang. "Sudah saya minta datanya ke ormas dan organisasi kepemudaan," tandas Taufan.(rio/brj/bhc/rby) |
