JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah hasil survei menyebutkab sebagai lembaga penegak hukum yang kurang mendapat kepercayaan masyarakat, Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung tancap gas. Institusi pimpinan Basrief Arief ini langsung melakukan gebrakan dengan mengintensifkan pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan sistem informasi di Ditjen Pajak, Kemenkeu pada 2006.
Sejumlah aparat kejaksaan pun melakukan penggeledahan terhadap kantor pusat Ditjen Pajak dan sebuah rumah mewah di kawasan elite Cinere, Depok, Jawa Barat. Anehnya, dalam kasus ini tim penyidik sama sekali belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka. Padahal, institusi itu mengklaim telah terjadi kerugian negara Rp 43 miliar dalam proyek tersebut.
“Kami belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Tapi dalam proses hukum ini, kami sudah meminta agar semua dokumen diserahkan dan pihak-pihak terkait juga sudah kami mintai keterangannya," kata Direktur Penyidikan Jampidsus, Kejagung, Arnold Angkouw kepada wartawan di gedun bundar, Kejagung, Jakarta, Kamis (3/11).
Menurut Arnold, kasus ini sendiri berawal dari proses pengadaan sistem informasi di kantor Dirjen Pajak. Namun, sistem tersebut sudah ada yang terpasang dari satu produk dan telah ditemukan produk tambahan. Dalam pengadaan ini, ternyata dalam lelangnya diubah jenisnya sehingga tidak tersambung dengan produk yang sudah ada sebelumnya. Padahal merknya sama untuk supaya tersambung.
Sementara Panitia lelang dan beberapa pejabat pembuat komitmen (PPK) sudah menjalani pemeriksaan. Namun, di tingkat penyidikan nanti, pemeriksaannya harus diulang kembali. Atas perbuatan itu, para calon tersangka terancam dijerat pasal 2 jo pasal 3 UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.(dbs/bie)
|
