Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Bawaslu
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
2018-09-24 06:35:24

KPU bersama peserta Pemilu berkumpul mendeklarasikan kampanye damai Pemilu serentak 2019 di Monas, Jakarta, Minggu (23/9).(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Deklarasi Kampanye Damai hari ini menyisahkan sejumlah persoalan. Bagi Bawaslu DKI Jakarta KPU RI tak professional dalam bekerja.

"KPU melanggar komitmen dalam deklarasi damai yang dilasanakan di area silang monas hari. Karena KPU tidak mampu menjaga peserta pemilu yang membawa atribut peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri, di Jakarta, Minggu (23/9).

Seperti diwartakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat walk out (WO) saat mengikuti deklarasi damai di Monas. SBY kecewa karena banyak aturan kampanye yang tidak disepakati.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan banyak atribut partai di acara kampanye itu. Bendera partai itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bendera partai yang ada adalah bendera partai pro-Jokowi. Ada juga bendera ormas pro-Jokowi.

Oleh karena walk out, Demokrat tidak ikut menandatangani kesepakatan deklarasi damai.

“Belum kami masuk di situ, acara udah selesai, sehingga deklarasi pun kami tak bisa naik. Kami tak bisa tanda tangan. Nah sehingga apa yang terjadi saya telah menulis protes keras kepada ketua KPU saudara Arief Budiman,” ujar Hinca.

Hinca mengungkpakan pihaknya juga akan melaporkan kejadian itu ke Bawaslu. Namun dia memastikan Demokratbtetap akan sepakat untuk melakukan kampanye damai.

Untuk itu pula, Bawaslu DKI sangat kecewa dengan deklarasi damai yang diselenggarakan oleh KPU itu tak komitmen menjalankan kesepakatan awal.

"KPU melarang atribut peserta pemilu masuk di area deklarasi tapi ternyata masih peserta yang membawa atribut partai maupun atribut paslon cawapres," terang Jufri.

"Bawaslu DKI menilai KPU tidak profesional dalam melaksanakan acara deklarasi damai. Karena KPU tidak bisa mengatur peserta pemilu dalam acara tersebut. Banyak peserta pemilu masuk area deklarasi dengan menggunakat artribut partai dan paslon. Bawaslu Dki heran dan kaget melihat artribut partai dan paslon bisa masuk area deklarasi sedang pengawas pemilu aja tidak masuk kalau tidak ada tanda seperti gelang dari panitia. Pengawas kami hanya melihat dari luar pagar area deklarasi," jelas Jufri.

"KPU dianggap tidak netral. Karena memperboleh salah satu partai dan pendukung paslon membawa atribut masuk area deklarasi," pungkas Jufri.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Bawaslu
Bawaslu Gelar Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu
Calon DPR-RI Rudi Mas'ud Mangkir dari Panggilan Bawaslu Samarinda
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Kasus Caleg Gerindra Zuhdi Dihentikan Bawaslu Jakarta Timur
Bawaslu Warning Kepala Daerah dan Kepala Desa Lakukan 'Kampanye Hitam'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengamat: Rusuh 22 Mei Diharapkan Jadi Momen Perubahan Budaya Politik
Ini Tanggapan Presidium Alumni 212 Soal People Power dan Rusuh di Bawaslu
Pemprov DKI Jakarta Gelar Lomba Foto dan Vlog
AJI: Kekerasan terhadap 20 Jurnalis Saat Aksi 22 Mei Harus Diusut
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
Brexit: PM Inggris Theresa May akan Mundur karena Tak Mampu Bawa Inggris Keluar dari Uni Eropa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]