JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bantuan sosial terutama terkait dengan masa pandemik Covid-19 di beberapa daerah. Masalah utamanya berkaitan dengan belum ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbaui di sejumlah daerah.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan baru 280 Pemda yang memperbarui DTKS. Padahal, kata dia, DTKS harus diperbarui oleh dinas sosial setahun dua kali dan bahkan sekarang harus diperbarui empat kali dalam setahun. "Kalau data ini tidak update, orang miskinnya ya itu-itu saja. Padahal tingkat ekonomi warga naik turun, apalagi dimasa pandemik ini," kata Pahala Nainggolan.
Dalam diskusi daring Kawal Dana COVID-19: Sengkarut Bansos, Tata Kelola Anggaran dan Kerawanan Korupsi, pekan lalu, Jumat (15/5), Pahala kembali mengingatkan agar pemerintah menggunakan DTKS dan memastikan validasinya agar tepat sasaran untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
KPK telah mengeluarkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Adanya Surat Edaran itulah, KPK meminta DTKS dijadikan rujukan untuk penyaluran bansos.
Pahala menjelaskan, ketika keputusan bantuan sosial akan dikeluarkan, seluruh kepala daerah mengungkapkan semua masyarakat yang terdampak akan menerima bansos. Padahal, lanjut dia, kepala daerah bahkan tidak mengetahui jumlah orang yang layak menerima bansos itu berapa orang. Disamping itu, kata dia, tak ada kriteria warga terdampak itu seperti apa. Oleh karena itu, KPK saat itu meminta penerima dana bansos harus jelas kriterianya. "DTKS itu sudah jelas kriterianya, tapi sayang tidak update."
Semrawutnya penyaluran dana bansos ini, terang Pahala, membuat program bansos rawan digunakan untuk mencuri perhatian warganya bahkan digunakan untuk kepentingan politik seperti Pilkada. "Jangan lupa 2020 itu diputuskan tetap ada Pilkada, bansos ini favoritnya Pilkada."
Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Yustinus Prastowo dalam kesempatan diskusi tersebut mengatakan banyak tindakan pemerintah yang memang perlu disempurnakan. Kementerian Keuangan dalam hal ini memastikan penyalurannya kredibel, dan memohon masukan dari KPK untuk mengawal hal mengenai transparansi penyaluran bantuan sosial.
"Kemenkeu memilih menahan dulu transfer dari pada belum siap tapi uang sudah diberikan. Ini bisa berbahaya," katanya.
Dia menambahkan, tantangan saat ini adalah ketepatan dan kecepatan. Dengan sinergi yang semakin baik antara instansi pemerintah, ini seharusnya bisa diatasi.(kpk/bh/sya) |
