Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Media
Banyak Tayangan TV tak Mendidik
2019-01-30 05:49:07

Komisi I DPR Minta KPI Tingkatkan Pengawasan Isi Siaran.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengatakan, pihaknya mendapatkan beberapa pengaduan dari masyarakat, akan adanya tayangan televisi (TV) swasta yang sama sekali tidak mendidik yang disajikan pada jam tayang anak-anak. Ia pun mempertanyakan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait masih banyaknya tayangan televisi yang tidak mendidik pada jam tayang anak-anak itu, yakni sore menjelang maghrib.

"Salah satunya adanya kontes bernyanyi (karaoke), namun penyanyinya diuji dengan dimasukkan dalam sebuah tempat kaca yang di dalamnya diisi berbagai binatang yang ditakutinya. Hal itu jelas sekali tidak mendidik, itu bukan ujian yang harus dipertontonkan. Apalagi ditayangkan di jam tayang anak-anak," tegas Kharis saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran KPI di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Evita Nurshanty. Ia Mengaku sangat prihatin terhadap berita-berita tentang prostitusi online yang terus menerus ditayangkan atau diekpose di TV. Terlebih lagi wajah mucikari yang di-blur-kan (ditutupi), sementara artis atau tersangka pelaku prostitusi online itu dibiarkan dibuka atau diperlihatkan. Hal ini tentu akan menjadi sebuah penggiringan opini publik terhadap artis tersebut.

Oleh karena itu, menurut Kharis, KPI harus membuat semacam format agar setiap media TV tidak lantas berhari-hari memberitakan acara tidak mendidik dan sama itu secara terus menerus. Hal tersebut menurut politisi dari Fraksi PKS ini sempat juga terjadi dalam kasus persidangan kopi sianida yang melibatkan terdakwa Jessica, serta kasus bom Sarinah.

"Media harus memberikan informasi oke, tapi jangan sampai pemberitaannya setiap hari dipenuhi berita yang itu lagi-itu lagi. Tentu masih banyak berita atau informasi lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap agar KPI membuat semacam format penayangan oleh stasiun televisi," pungkasnya.(ayu/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Media
 
Dewan Pers Indonesia Bangun Jaringan Media Perangi Monopoli Belanja Iklan
 
Ketum PPWI: Dewan Pers Sedang Mengalami Delusi Akut
 
FPII: Ketua Dewan Pers Tak Paham UUD 45 dan Pancasila, Kredibilitasnya di Pertanyakan
 
Mandagi: Dewan Pers Khianati Perjuangan Kemerdekaan Pers
 
Mahasiswa Hukum UBK Lakukan Penelitian di PPWI terkait UKW
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Bos LJ Hotel Ternyata DPO PoldaSu Kasus Penipuan, Diminta Segera Ditangkap
Pemohon Uji UU KPK di MK Sampaikan Perbaikan Permohonan
Kapolda Imbau Masyarakat Gorontalo Tidak Perlu Hawatir Pasca Bom Bunuh Diri di Medan
Wabah Sintingisme
Bamsoet: Negara Demokrasi Kuat Jika Partai Politiknya Kuat
Fadel Muhammad: Kampus Menjadi Laboratorium Kewirausahaan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]