Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Palestina
Banyak Elit Tak Paham, Haedar: Mendukung Palestina Adalah Amanat Konstitusi
2021-05-26 03:37:27

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Dukungan Indonesia terhadap Palestina setidaknya memiliki tiga landasan pokok: amanat Konstitusi, hutang sejarah dan solidaritas negara dunia ketiga.

Amanat Konstitusi termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."

Selain itu, tujuan nasional Indonesia juga termaktub dalam potongan kalimat pembukaan UUD 1945 aline keempat yang berbunyi, "melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Dalam catatan sejarah, Palestina juga merupakan salah satu negara paling awal yang memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Faktor-faktor inilah yang membuat dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah keniscayaan.

Karenanya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam halalbihalal PP Muhammadiyah, Ahad (23/5) mengaku heran dengan elit bangsa yang alih-alih mentaati perintah konstitusi, justru malah condong mendukung Israel dan mengajak warga bangsa bersikap pasif terhadap Palestina.

"Dalam konteks ini kita mengutuk sekeras-kerasnya Israel dan siapapun kekuatan yang terus mengawetkan agresi dan nafsu kolonialisme. Saya pikir perlu dicerahkan para elit bangsa dan warga bangsa yang masih memandang bahwa bela Palestina adalah bentuk primordialisme atau mengekspor berbagai perilaku Keislaman yang huru hara di Timur Tengah ke Indonesia," jelasnya.

Tak hanya mengkritik elit bangsa, Haedar juga mengkritik umat muslim agar mau bersikap objektif. Yakni menggerakkan semangat dan dukungan anti penjajahan konstitusi itu pada negara manapun yang tertimpa kemalangan, bukan hanya pada negara muslim saja.

"Intinya kita pahamkan warga dan elit bangsa yang belum paham sejarah dan konstitusi juga jiwa konstitusi Indonesia bahwa bela Palestina dan bela setiap hal yang mirip dengan Palestina. Nah orang Islam juga harus jujur dan adil kalau ada peristiwa yang sama dan menimpa golongan lain, yang kebetulan tidak terikat dengan agama kita. Kita harus membela, jangan diam," tegasnya.

Muhammadiyah sendiri menurut Haedar akan terus berupaya menjadi faktor umat Islam yang diperhitungkan sebagai faktor dan aktor kemajuan peradaban. Karena itu, Haedar berpesan agar warga Muhammadiyah tidak larut dalam aksi yang tidak produktif dan hanya retorika.

"Jadi Muhammadiyah harus adil membela setiap peristiwa yang menjadi korban dari agresi dan tindakan semena-mena, atas nama apapun," tutupnya.(muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Palestina
 
• Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
 
• Terekam, Biadabnya Tentara Israel Rayakan Kehancuran RS Indonesia
 
• Insiden Terbunuhnya Ismail Haniyeh Perburuk Situasi Timur Tengah
 
• Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini
 
• Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]