Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Banyak DPT Ganda, Legislator Duga Ada 'Human Error'
2018-09-14 11:49:37

lustrasi. Kotak suara.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk menduga adanya kesalahan human error terkait ditemukannya data pemilih ganda oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebanyak 10.798 di Batam, 8.862 di Tasikmalaya, 6.777 di Banyumas, serta 1.036 di Purwakarta.

"Kami minta kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bertanggung jawab atas temuan pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum 2019," kata Rufinus ketika dihubungi Parlementaria melalui pesan singkat, Jumat (14/9).

KPU sendiri telah menetapkan DPT Pemilu 2019 sejak 5 September 2018. Dalam DPT tersebut terdapat 187.781.884 pemilih yang terdaftar. Jumlah itu terdiri dari 185.732.093 pemilih di dalam negeri dan 2.049.791 luar negeri. Meski DPT telah ditetapkan, KPU memiliki waktu perbaikan DPT selama 10 hari kerja setelah masa penetapan DPT. Dengan alasan, masih ditemukan jutaan pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019.

Menurut politisi Fraksi Partai Hanura ini, tumpang tindihnya daftar pemilih tersebut memang bervariasi dan diperkirakan jumlah itu masih akan bertambah. Untuk itu, Komisi II DPR RI akan terus mendorong KPU agar cepat melakukan pencermatan ke lapangan, sebelum finalisasi DPT.

"Diharapkan KPU duduk bersama Bawaslu, dan partai politik dari tingkat daerah sampai pusat dalam melakukan pengecekan dan pencermatan," saran legislator dapil Sumatera Utara ini.(es/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Polri dan TNI Gelar Simulasi Pengamanan Sidang Putusan MK Jelang Pemilu 2019
Banyak DPT Ganda, Legislator Duga Ada 'Human Error'
Polri dan Bawaslu Siap Maksimalkan Pengamanan Pemilu 2019
Jelang Kampanye Pilpres: Jokowi Diminta Mundur, Yusril Pasang Badan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]