Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kasus Ekspor Terigu
Bantah Campur Tangan, Dipo Jelaskan Kasus Ekspor Terigu Turki
Monday 26 Nov 2012 17:54:52

Penjelasan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam saat dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Senin (26/11).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Selain masalah anggaran dan tindakannya melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Senin (26/11), Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam juga dicecar Akbar Faisal, anggota Fraksi Hanura, soal keterlibatannya dalam ekspor terigu Turki ke Indonesia.

Seskab menjelaskan, kedekatannya dengan Turki terkait dengan posisinya sebagai Sekretaris Jenderal D-8, organisasi negara-negara berkembang yang penduduknya besar dan mayoritas muslim, dan berbasis di Istambul, Turki, sebelum menjadi anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Anggota D-8 adalah Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Pakistan dan Turki, yang berbasis di Istambul, Turki.

Dalam posisinya sebagai Sekjen D-8 itulah, kata Dipo, ia sering menghadapi tuntutan untuk meningkatkan intra trade, yang baru 150 miliar dollar di antara 8 negara tadi. “Jadi ada protes dari pihak Turki ketika saya sebagai Sekjen D-8. Turki selalu defisit terhadap perdagangannya dengan Indonesia, sementara Indonesia selalu untuk kurang lebih 400-600 juta dollar,” ungkapnya.

Seskab mengaku sudah mendengar laporan dari Apindo sebagaimana diterima anggota Komisi II DPR soal ekspor terigu Turki ke Indonesia. Ia menjelaskan, ekspor terigu Turki ke Indonesia adalah 60% dari ekspor mereka, namun kemudian ada upaya untuk dikenakan pajak ekspor 20%.

“Nah, jadi kan ada protes itu, ketika saya sebagai Seskab, ketika Presiden ke Turki, maka dalam perjanjian bilateral antara dua negara Presiden Turki, saya menyampaikan hal tersebut. Akhirnya disepakati untuk itu tidak dilakukan karena memang kerugian dari Turki yang cukup besar. Negara lain baru 200 juta sudah protes, ini sudah 400-600 juta dollar AS, dan ini telah puluhan tahun,” papar Dipo.

Dalam kesempatan itu, Seskab mengemukakan, sudah lebih 35 tahun ada monopoli tepung terigu di Indonesia. Namun saat dirinya masih menjadi Deputi Menteri Perekonomian, Dipo memecah monopoli itu dengan mempersilahkan kepada pihak Australia untuk masuk.

“Kita buka, kita pecahkan monopoli itu, siapa yang beruntung. Yang beruntung adalah sekarang kalau ini adalah kualitas nomor 3. Ini adalah UKM. Ini dalam perjanjian antara dua negara sekarang. Kalau dibilang saya yang membela terus segala macam, buat apa, ini sudah perjanjian bilateral, bukan saya, malah UKM juga ikut,” tukas Dipo.

Soal Turki, lanjut Seskab, ia sudah menyampaikan kalau mau masuk di pasaran Indonesia agar mau juga menanam investasi di Indonesia. “Sekarang Turki sudah mulai invest. Kan baik ada dua tiga yang invest, meski tidak sebesar Bogasari,” jelas Dipo.

Seskab bersikukuh apa yang dilakukannya tidak semata membela Turki, karena yang untung juga Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjajakan produksi terigu kualitas 3. Sementara dari sisi hubungan Indonesia - Turki sendiri, kini lebih seimbang, dengan nilai 2 miliar dollar AS. “Ekspor kita ke Turki juga 2 juta dollar,” pungkas Dipo.(es/skb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Kasus Ekspor Terigu
 
• Bantah Campur Tangan, Dipo Jelaskan Kasus Ekspor Terigu Turki
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]