JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 telah dilaksanakan. Kini pasangam calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno tinggal menunggu hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, bahwa perjuangannya selama proses sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi bukan sekadar menggugat kecurangan dan mencari kebenaran dan keadilan. Upaya tersebut mengubah peradaban.
"Ini bukan soal menang atau kalah, tapi lebih kepada untuk mengubah peradaban. Personal DPT dan kecurangan ini kalau tidak diselesaikan akan menjadi masalah terus menerus hingga akhir zaman," tegas Bambang Widjojanto di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
Pria yang akrab disapa BW itu pun menyindir pernyataan Mahfud MD bahwa masalah kesalahan dalam proses pemilu seperti salah NIK, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap pemilu juga ada. Menurutnya itu bukan ucapan seorang ahli.
"Ada salah seorang ahli, salah seorang senior mantan pimpinan di MK mengatakan, oh kalau soal NIK, DPT itu setiap pemilu ada. Penyataan ini menurut saya bukan pernyataan seorang ahli, yang sangat tepat dan tidak pantas dikutip," ungkapnya.
"Kalau dia tahu ada masalah, dia harusnya mengajukan solusi, bukan kemudian menjustifikasi masalah ini. Itu sama juga dia mengatakan kejahatan sudah terjadi dari bertahun-tahun lalu dan itu tidak apa-apa," kata dia.
Kemudian, Juru bicara Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyambung ucapan BW. Bahwa yang menyampaikan itu adalah Mahfud MD. "Itu pernyataan Pak Mahfud MD," ujar Dahnil.
BW pun langsung menyambung kata-kata Dahnil. Ia berkelakar bahwa juga pernyataan ini dipermasalahkan maka Dahnil yang menyebut nama. "Dahnil yang menyatakan itu pernyataan Pak Mahfud, jadi kalau ada apa-apa, Pak Mahfud itu Dahnil yang mengatakan," katanya.(viva/bh/sya) |
