Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilpres
BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana
2019-06-23 04:29:08

Saksi Ahli Eddy Hiariej.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) memberikan pertanyaan telak kepada saksi ahli yang dihadirkan Kuasa Hukum Jokowi-Maruf dalam sidang MK yaitu ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Eddy Hiariej. BW menanyakan keahlian dan kompetensi saksi terkait kepemiluan

"Sekarang saya ingin tanya, saya kagum kepada sobat ahli, tapi pertanyaannya sekarang saya balik, Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu yang berkaitan dengan TSM (terstruktur, sistematis dan masif)?" tanya BW di Gedung Mahkamah Konstitusi, kemarin Jumat (21/6) malam.

"Tunjukkan kepada kami bahwa Anda betul-betul ahli, bukan ahli pembuktian, tapi ahli khusus pembuktian dalam kaitannya dengan pemilu," kata BW melanjutkan.

Pertanyaan BW tersebut untuk menunjukkan kapabilitas saksi ahli TKN yang dihadirkan sesuai dengan kemampuannya. Menurutnya, hal ini perlu diuji karena saksi yang dihadirkan BPN sebagai principal, juga dicecar dalam persidangan.

"Ahli kami kemarin ditanya dan agak setengah ditelanjangi, dalam tanda kutip, oleh kolega kami dari pihak terkait, apakah Anda pantas untuk jadi ahli," ujar BW.

Menurut BW, saksi ahli yang dihadirkan BPN dalam sidang PHPU keempat, Kamis (20/6) telah menghasilkan puluhan buku dan ratusan jurnal. Karenanya, BW pun meminta Hiariej menunjukkan buku dan jurnal yang telah ditulis.

"Berikan kepada kami buku-buku itu, mungkin kami bisa belajar, berikan kepada kami jurnal internasional yang pernah Anda tulis. Kalau itu sudah dilakukan, maka kami akan mengatakan bahwa Anda ahli yang top," ujar BW.

Namun, Eddy malah berkilah bahwa dirinya hanyalah pakar pidana. Menurutnya, seorang guru besar bahkan seorang profesor hukum yang pertama harus dikuasai adalah azas dan teori.

Eddy Hiariej mengakui dirinya pakar pidana dan belum pernah menulis spesifik terkait pemilu.

"Karena dengan azas dan teori itu dia bisa menjawab semua persoalan hukum, kendati pun memang saya belum pernah menulis spesifik soal pemilu," katanya.

Ia juga menyatakan bahwa keterangan terkait dirinya telah dicantumkan dalam lampiran Curriculum Vitae (CV). Bahkan, ia mengaku menulis beberapa jurnal internasional.

"Kalau saya sebutkan dari poin satu sampai poin 200 nanti sidang ini selesai," katanya.

"Ketika berbicara mengenai TSM, saya kira bukan saja persoalan disertasi, saya menulis buku mengenai pelanggaran berat HAM, saya menulis buku mengenai pengantar hukum pidana internasional," katanya menambahkan.

Selain itu, BW juga meminta saksi ahli untuk memberikan pendapat soal audit forensik dan audit TI terkait dengan potensi kecurangan menggunakan TI. Agenda sidang ini yaitu mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait atau kubu Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau melihat tadi apa yang saya ungkapkan di salam keterangan ahli, saya lebih banyak menguliti persoalan hukum pembuktian, kebetulan saya juga membawahi hukum pembuktian," ujar Eddy.(EPJ/indonesiainside/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Langkah Kuda Hitam Mega
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
Komite I DPD RI Desak Pemerintah untuk Percepat Pembentukan DOB
Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
Perlu Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Kemajuan UMKM
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Jokowi Tetap Dilantik
Warga Maluku Tersinggung Wiranto Sebut Pengungsi di Maluku Jadi Beban Pemerintah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]