JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Marzan A. Iskandar menegaskan, pihaknya akan memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi (TI) dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.
“Kami siap mendukung KPU dengan dukungan sistem informasi pemilu, dari proses awal sampai selesai,” tandas Marzan Iskandar usai menandatangani nota kesepahaman KPU dengan BPPT, di Gedung KPU, Rabu (23/1).
Dukungan BPPT itu, kata Marzan, tidak hanya dalam bentuk teknis, namun BPPT juga memberikan dukungan teknologi komunikasi dan informasi dalam seluruh tahapan sistem kepemiluan untuk menciptakan manajemen kepemiluan yang berkualitas dan inovatif bagi lembaga penyelenggara pemilu, sehingga menciptakan sistem informasi kepemiluan yang handal.
“BPPT saat ini telah melakukan review atas sistem informasi pendaftaran pemilih (Sidalih) agar sistem ini dapat berfungsi untuk pengelolaan, yang meliputi sinkronisasi dan konsolidasi, dapat efektif mengirimkan data DP4, serta mengirmkan data dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, maupun sebaliknya. Kegiatan ini akan terus dilakukan terhadap sistem informasi lainnya yang akan digunakan dalam seluruh tahapan Pemilu 2014, khususnya sistem penghitungan,” bebernya.
Sementara itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, berharap, dukungan BPPT dalam bidang teknologi data dan informasi penyelenggaraan pemilu yang telah dimulai sejak dua pemilu sebelumnya, yakni Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, dapat lebih ditingkatkan lagi, termasuk pengembangan-pengembangannya.
“Kami berharap, BPPT dapat menjadi leading sector untuk pengembangan teknologi yang akan digunakan pada setiap tahapan pemilu. Bahkan, yang tidak termasuk tahapan pun, seperti aplikasi untuk sistem informasi logistik. Kami juga butuh pengembangan-pengembangan. Kerja sama dengan BPPT sudah sejak Pemilu 2004 lalu. Waktu itu, BPPT membuat grand design sistem informasi kepemiluan. Pada Pemilu 2009 melanjutkan itu, dan saat ini kami berusaha untutk memperkuat kerja sama itu, meningkatkan kualitasnya,” tandas Husni.
“Dengan sistem informasi dan teknologi yang handal, tentu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan KPU sebagai penyelenggara,” ujar Husni.(dd/red/kpu/iea/bhc/sya) |
