Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
BPN Sebut Ada 6 Persen Kesalahan Input dalam Situng KPU
2019-04-30 06:21:45

Juru Bicara BPN, Mustofa Nahrawardaya saat bersama calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan kesalahan input data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebanyak 6 % (persen) atau 9.440 dari angka 42 persen jumlah data TPS yang sudah masuk.

Menurut Juru Bicara BPN, Mustofa Nahrawardaya temuan tersebut merupakan hasil pemantauan yang dilakukan oleh 200 relawan pada 18-29 April 2019.

"Yang diteliti 172.174 dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke web Situng KPU, yaitu sampai hari ini tercatat 42 persen, dari total data TPS yang sudah diverifikasi, ditemukan error sebanyak 6 persen," kata Mustofa saat konferensi pers di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Dirinya menyebutkan, ada lebih dari 1.000 kesalahan input data yang ditemukan setiap harinya. Baik dari selisih suara, jumlah pemilih melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara.

Menurut catatannya, tiga daerah yang memiliki kesalahan terbanyak yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Di Jawa Barat, timnya menemukan kesalahan input data di 764 TPS. Sementara, terjadi kesalahan pada 706 TPS di Jawa Tengah, dan 385 TPS di Jawa Timur.

Ia pun menyebutkan, kesalahan ini tentu saja merugikan pasangan calon Presiden dengan nomor urut 02.

"Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan paslon 01, dan merugikan paslon 02. Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat. Ini sangat mencurigakan," ungkap dia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktur Satgaa BPN, Toto Utomo Budi Santoso menuturkan, akan mengutus dua anggota satgas dan relawan yang ditempatkan di TPS.

Mereka bertugas mengirimkan foto C1 di TPS tempat mereka berjaga untuk dicocokkan dengan data di Situng KPU.

"Jadi dari yang dilaporkan tadi polanya itu konsisten, itu adalah C1 yang difoto oleh para relawan, dikirimkan ke pusat, lalu dikonfirmasi dengan data yang masuk di KPU, di TPS yang sama itu terjadi perubahan-perubahan," kata Toto pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq mengeluarkan Maklumat Mekkah karena ada dugaan kecurangan dalam Pilpres serentak ini.

Salah satu bentuk kecurangan kata Habib Rizieq, adanya kesalahan input dalam Situng KPU.

Seperti di TPS No 8 Ds. Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan suara Jokowi di Formulir C1 sebesar 41 diinput KPU menjadi 241 suara.

Di TPS No 3 Ds. Pandan Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab L.I. Propinsi Sumatera Selatan suara Jokowi di Formulir C1 sebesar 49 diinput KPU menjadi 249 suara.

Di TPS No 3 Ds.Angsau Kec. Pelaihari Kb. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan suara Jokowi di Formulir C1 sebesar 59 diinput KPU menjadi 259 suara.

Di TPS No 18 Ds. Malakasari Kec. Bale Endah Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat suara Jokowi di Formulir C1 sebesar 53 diinput KPU jadi 553 suara.

Di TPS no 1 Ds. Giri Mulyo Kec. Belitang Jaya Kab. Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan suara Jokowi di Formulir C1 sebesar 71 diinput KPU menjadi 771 suara.

Di TPS No 4 Ds Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang Propinsi Jawa Tengah suara Jokowi di Formulir C1 sebesar 119 diinput KPU menjadi 1119 suara.

Di TPS No 5 Ds. Fulur Kec. Lamaknen Kab. Belu Propinsi NTT suara Jokowi di Formulir C1 sebesar 140 diinput KPU menjadi 1404 suara.

Di TPS No 4 Ds. Petak Kaja Kec. Gianyar Kab. Gianyar Propinsi Bali suara Jokowi di Formulir C1 sebesar 183 diinput KPU menjadi 1833 suara.(bh/br)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]