JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres / Cawapres No. Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus memelototi penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019.
BPN Prabowo-Sandi ikut bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyisir daftar pemilih ganda dan siluman untuk memeroleh akurasi data pemilih.
Untuk 25 juta pemilih ganda dalam daftar pemilih, BPN Prabowo-Sandi sudah meminta KPU merapikannya. Untuk diketahui, data itu diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Terbaru, BPN Prabowo-Sandi menemukan ada kejanggalan atau ketidakwajaran dalam daftar pemilih, dimana dalam satu kartu keluarga (KK) bisa hingga ratusan orang.
"Kami menemukan ada 97 orang (dalam satu KK), 63 orang bahkan 440 orang. Ini di seluruh Indonesia. Yang 63 orang dan 440 orang ditemukan di Banyuwangi," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Jumat (21/12).
Selain itu, pihaknya juga menemukan tidak sedikit daftar pemilih yang tidak bisa berbahasa Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah. Dikabarkan, di daerah itu banyak tenaga kerja asing.
Menurut Hashim, karena ini kepentingan bersama, semua pihak harus mencek dan memverifikasi.
"Jangan sampai yang tidak berhak mencoblos bisa memilih atau sebaliknya. Tolong sama-sama kita periksa," ungkapnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
BPN Prabowo-Sandi sendiri, lanjut Hashim, setiap menemukan dugaan pemilih ganda atau siluman, langsung melaporkannya ke KPU.
"Terimakasih kepada KPU yang sudah merespons. KPU berjanji melacaknya dan minta waktu hingga 17 Maret (untuk merapikan)," tutupnya.(hms/rmollampung/bh/sya) |
