Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
BPN Menang 2 Gugatan di Bawaslu: Bukti Konstitusional, Bukan Makar
2019-05-17 02:38:22

Tampak saat sidang Bawaslu meutuskan KPU melakukan pelanggaran Situng dan Quick Count.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia telah memutuskan dua perkara gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umim (KPU) yang dilayangkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait dua hal yaitu Situng dan Quick Count.

Dalam putus perkara nomor 07 tentang Situng KPU dan Quick Count, KPU terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam tahapan pemilihan umum.

Juru Bicara BPN, Andre Rosiade, mengatakan hal ini membuktikan BPN mengambil langkah konstitusional dalam upaya mencari keadilan. Sehingga tidak benar jika tuduhan makar dan tindakan inkonstituional dialamatkan kepada BPN.

"Hal ini membuktikan kita BPN tetap terus melakukan langkah-langkah yang konsitusional untuk melakukan gugatan terhadap hasil rekapitulasi oleh KPU," kata Andre kepada kumparan, Kamis (16/5).

Sementara, lanjut Andre, gugatan terhadap kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif akan dilaporkan BPN ke Bawaslu minggu depan. Pelaporan itu akan disertai bukti-bukti kecurangan yang sebelumnya juga sudah dilaporkan ke Bawaslu.

"Untuk perkara pemilu curang yang terstruktur, sistematis, dan masif juga akan kita laporkan ke Bawaslu pekan depan," ujar Andre.

Memang, lanjut Andre, BPN belum terpikirkan sama sekali untuk menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Namun, untuk hasil Pileg dipastikan Gerindra akan melakukan gugatan ke MK.

"Memang untuk pilpres kita sama sekali belum terpikirkan untuk ke MK, tapi untuk Pileg kita pastikan akan ke MK dengan membawa bukti sejumlah kasus kecurangan seperti di DKI Jakarta III dan di beberapa dapil lainnya," tutupnya.(kumparan/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
 
KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
 
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
 
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]