Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
2019-02-18 07:54:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, memuji kesantunan capresnya dalam debat kedua Pilpres 2019. Dahnil menyoroti Joko Widodo yang, menurutnya, tuduhan memakai data-data bernuansa fitnah terhadap Prabowo.

"Serangan pribadi dan cenderung bernuansa fitnah adalah ketika Pak Jokowi menuduh bahwa Pak Prabowo memiliki tanah karena itu Hak Guna Usaha (HGU) dan itu milik negara," tegas Dahnil dalam jumpa pers seusai debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2).

Dahnil menyatakan Prabowo mengelola tanah HGU bukan hak milik itu dengan baik. Jika negara meminta Prabowo mengembalikannya, Dahnil menyebut Prabowo telah menyatakan bersedia.

"Dan beliau sedang mengelolanya dengan baik. Beliau menyebutkan, kalaupun negara minta, beliau, kalaupun harus diambil negara, beliau dengan semangat ksatria mengembalikannya," sebut Dahnil.

Dahnil sangat menyayangkan data-data yang dipakai Jokowi karena, menurutnya, bernuansa fitnah. Dia menyebut itu berbahaya bagi negara.

"Yang kami sayangkan, banyak data-data Pak Jokowi nuansanya fitnah dan itu bahaya bagi negara kita," ucap Dahnil.

"Pak Prabowo tak ingin sampaikan di forum bahwa Pak Jokowi sedang berbohong," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto dalam pernyataan pamungkas pada debat kedua Pilpres 2019 mengakui memang menguasai ratusan ribu hektare tanah di berbagai tempat, namun itu punya negara. Dia siap mengembalikan tanah itu untuk negara, namun ada tapinya.

"Saya minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu (hektare) di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara," jelas Prabowo.

"Jadi setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali. Dan kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih," tegas Ketum Partai Gerindra itu.

Sementara, pantauan pewarta terkait tuduhan jokowi kepada masalah pribadi Prabowo ini ramai di media sosial twitter, diantaranya politisi dari PDIP Budiman Sudjatmiko @budimandjatmiko mentweet :

"Kepala Negara (which is @jokowi): "Ya udah, saya perintahkan utk dikuasai negara. Dibagikan ke petani2 konsesinya!" #KemudianHening," tulis Budiman pada Minggu (17/2) malam yang langsung dijawab oleh Fahri Hamzah, politisi dari PKS pada akun media sosialnya FAHRI HAMZAH @Fahrihamzah:

"Om Budiman, Ada peluang nih. Bagaimana kalau kita bikin gerakan mengembalikan HGU dan frekuensi TV ke negara yg telah dimulai oleh @prabowo . Berani gak jagoan ente meng-eksekusi? Jenderal2 di sekitar presiden dan konglomerat penguasa frekuensi mau gak? #YukBalikin," tulis Fahri mengmentari Budiman.

"Ayo kita bikin Gerkaan #YukBalikin ...apakah pak @jokowi berani Tindak lanjut ajakan mulia dari pak @prabowo ??," tweep Fahri.

Fahri pun menambahkan tweetnya:

"Headlines:
PAGI INI PRESIDEN @jokowi MEMANGGIL PARA MANTAN JENDERAL DAN KONGLOMERAT UNTUK MENGEMBALIKAN TANAH MEREKA KEPADA NEGARA SEPERTI AJAKAN @prabowo SEMALAM. #YukBalikin.(dbs/gbr/tor/detik/bh/mnd/sya))

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
PAN: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Aktor Intelektual Rusuh 22 Mei
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Dompet Dhuafa Benarkan 3 Tim Medis Serta 2 Mobil Diamuk Oknum Polisi
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat, MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
PAN: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Aktor Intelektual Rusuh 22 Mei
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]