Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
BP2MI
BP2MI Teken Kerja Sama dengan Pemda Talaud dan PT Takumi Koba Indonesia
2021-02-23 16:48:22

Kepala BP2MI Benny Rhamdani melakukan penandatanganan PKS dengan Pemda Kab.Talaud dan PT Takumi Koba.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud dan PT Takumi Koba di Aula KH Abdurrahman Wahid BP2MI Jakarta, Selasa (23/2).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan, penandatanganan PKS ini merupakan bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah maupun pihak swasta dalam kerangka untuk melaksanakan salah satu dari 9 program prioritas BP2MI untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan profesional, khususnya untuk penempatan negara-negara yang bekerja sama secara G to G dengan Indonesia.

"Hadir dalam kesempatan ini Pemda Kabupaten Talaud dan PT Takumi Koba Indonesia sebagai salah satu Badan Hukum yang memiliki inisiatif untuk menyiapkan dan meningkatkan SDM dalam rangka penempatan, khususnya ke negara Jepang. Penempatan ke Jepang ini memiliki prospek yang luar biasa, di mana untuk jabatan Perawat dan Caregiver (pengasuh lansia) memiliki gaji yang cukup besar, yakni mencapai Rp 22 juta sampai Rp 27 juta, dengan kontrak kerja 5 tahun," ungkap Benny.

Angka ini merupakan penghasilan yang jauh dari rata-rata pekerja di negara Indonesia, lanjut Benny, apalagi tingkat pelindungan yang sangat baik dengan tingkat rata-rata kekerasan yang sangat minimum. PT Takumi Koba Indonesia ini merupakan perwakilan RSO (Registered Support Organization) di Jepang yang tugasnya untuk rekruitmen dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi CPMI yang akan ditempatkan di Jepang.

"Saya mengharapkan inisiasi seperti ini dapat dilakukan di daerah-daerah lain, UPT-UPT BP2MI juga harus aktif menjalin kerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk dapat memenuhi kuota yang telah ditentukan oleh negara penempatan. Ini hanya membutuhkan komitmen dan kerja-kerja pelayanan yang saya yakin mampu dilakukan oleh UPT-UPT kita, tinggal kemauan menggalang kerja sama dengan berbagai sekolah-sekolah dan perguruan tinggi," jelasnya.

Sejalan dengan perintah UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengamanatkan tanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) kepada Pemerintah Daerah, Bupati Kabupaten Talaud, Elly Engelbert Lasut mengatakan pihaknya siap mendukung dalam hal memberikan pelatihan kepada masyarakat Kabupaten Talaud.

"Kami memiliki kuota pelatihan sebanyak 1.500 orang dari setiap desa di Kabupaten Talaud. Semua persiapan pelatihannya akan bekerjasama dengan PT Takumi Koba Indonesia yang difasilitasi dan diinisiasi oleh BP2MI," ujar Elly.

Elly menambahkan, diharapkan dalam 4 (empat) bulan ke depan mereka telah siap untuk diberangkatkan ke Jepang. Hal ini merupakan upaya Pemda Talaud untuk melakukan pengentasan kemiskinan, sekaligus meningkatkan SDM dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Talaud.

Sementara itu, Direktur Utama PT Takumi Koba Indonesia, Lisa Heriyati menyambut baik kerjasama ini dan siap mendukung program pemerintah untuk memberikan pelatihan Bahasa jepang sampai level yang menjadi standard oleh pemerintah Jepang, serta memberikan pelatihan keterampilan Caregiver melalui praktik kerja langsung.

Turut hadir dalam penandatanganan, Bupati Kabupaten Talaud, Elly Engelbert Lasut; Sekda Kabupaten Talaud, Yohanis B.K Kamagi; Direktur Utama PT Takumi Koba Indonesia, Lisa Heriyati; CEO PT Koba Group, Mr. Tomonori Kobayasi. Hadir pula secara virtual Direktur Utama Vital Corporation, Mr. Dai Kawasaki serta Kepala UPT Seluruh Indonesia.(hum/bh/amp)


 
Berita Terkait BP2MI
 
BP2MI Teken Kerja Sama dengan Pemda Talaud dan PT Takumi Koba Indonesia
 
4 Calon PMI Dicegah ke Timur Tengah, Satgas BP2MI Jakarta: Sponsor Tidak Miliki Izin Resmi
 
Kepala BP2MI Siap Mundur Jika Perban No 9/2020 Tidak Berjalan
 
Tahun 2021 BP2MI Fokus Tempatkan PMI di Negara yang Menjamin Kesejahteraan dan Keselamatan
 
BP2MI: 16 dari 67 PMI yang Diberikan Amnesti Kesultanan Oman Tiba di Tanah Air
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Surat Telegram Kapolri Ini Perketat Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Polri
Pengawasan Berlapis Paminal dan Itwasum, Korlantas Tegaskan Tender Pengadaan Barang Sesuai Ketentuan
Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda
Tersangka Kasus Indosurya Tak Ditahan, LQ Indonesia Lawfirm: Polri 'Tumpul Keatas, Tajam Kebawah'
Tembak Mati Anggota TNI dan 2 Pelayan Cafe, Oknum Polisi Ini Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Tradisi Menulis Harus Menjadi Bagian dari Kader Muhammadiyah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda
Jokowi Bagi Suvenir Picu Kerumunan di NTT, Munarman: Bisa Kena Pasal Penghasutan
Masyarakat Yang Tolak Vaksin Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Data BPBD: Jumlah RW Tergenang Banjir DKI Lebih Rendah Dibanding Tahun 2015
Wahh, Rektor IPB Sebut Indeks Pangan Indonesia Lebih Buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia
Achmad Midhan: Apabila Diteruskan Pengadilan Habib Rizieq akan Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]