Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
BK DPR Jelaskan Peran DPR Awasi Tahapan Pemilu
2019-01-30 04:42:04

Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi saat menerima audiensi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Provinsi Sumatera Selatan.(Foto: Arimbi/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) yang saat ini tengah memasuki tahapan kampanye menjadi perhatian serius dari berbagai banyak pihak, termasuk DPR RI dan DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan. Mengingat pada tahapan ini rawan terhadap pelanggaran.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi saat menerima audiensi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Provinsi Sumatera Selatan, terkait peran DPRD dalam monitoring tahapan Pemilu dan penyusunan program kerja DPRD, di Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/1).

"Kalau di DPR Komisi II bersama mitra kerjanya seperti Bawaslu dan KPU semua pengawasan itu dilakukan dalam koridor Undang-Undang. Dan itu tidak hanya dalam forum rapat-rapat dengar pendapat, tetapi juga turun ke lapangan. Begitu juga dengan DPRD, di sana kan juga ada KPU Kabupaten atau Kota," kata Indra.

Indra melanjutkan, DPRD juga juga berperan untuk memastikan proses penyelenggaran Pemilu berjalan dengan lancar dan dipersiapkan dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku disetiap kabupaten dan kota.

Terkait dengan penyusunan program kerja legislatif, Indra menjelaskan DPR RI mempunyai rencana strategi yang dibentuk dari visi, misi,tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan setiap 5 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan.

Indra juga menambahkan, DPR RI memiliki tim implementasi reformasi yang mencakup bidang kedewanan, sekretariat jenderal, sistem pendukung, dan penguatan kelembagaan yang mencakup sarana dan prasarana guna mewujudkan visi parlemen modern. "Nah, apa yang dilakukan di sini mungkin menjadi bahan pertimbangan buat DPRD OKU Timur untuk bisa menerapkan di sana," kata Indra.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD OKU Timur Juniah mengatakan sekembalinya ke OKU Timur, pihaknya akan melakukan kajian dan konsultasi dengan KPU Kabupaten atas masukan-masukan yang diterima. "Kami sudah mendapatkan penjelasan yang jelas dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Nanti akan kami konsultasikan dengan KPU," ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra ini.(apr/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks
IMM Resmi Terakreditasi Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu oleh Bawaslu
Habib Abdurrahman Assegaf: Kebersamaan Harus Dijaga Demi Wujudkan Pemilu Damai
Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL
Eks Napiter Sofyan Tsauri Ingatkan Pentingnya Jaga Kedamaian Jelang Pemilu 2019
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sandiaga Uno Akan Bentuk Unikop
Anggota DPRD Kaur Partai Golkar Akhirnya Dibebaskan, Tidak Terbukti Narkoba
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput
Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]