Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Krisis Ekonomi
Awas, 'Penumpang Gelap' di Krisis Ekonomi
Wednesday 23 Sep 2015 03:24:05

Tampak para Pembicara; Irwan Suhanto (LKSN), Hari Purwanto (SDR), M Ikbal (BIMA), Tegar Putuhena (PB HMI), dan Karyono Wibowo (IPI) dengan Moderator Abdullah Kelrey (NII).(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Karyono Wibowo salah seorang Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) mengatakan bahwa, perlu waspada dengan adanya penumpang gelap dalam krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Penumpang gelap tersebut memanfaatkan krisis ekonomi untuk menyerang pemerintah.

"Krisis selalu ada penumpang gelap, baik dari kekuatan politik dalam negeri maupun kepentingan luar negeri atau asing," kata analisa Karyono Wibowo, di sesi diskusi kebangsaan yang bertema 'Memperkuat Nilai Kebangsaan dalam Mengantisipasi Dampak Krisis' yang di gelar di Gedung Joeang 45 Menteng, Jakarta Pusat pada, Selasa (22/9).

"Sebagai peneliti pihaknya merasa miris dengan tingkah dan kelakukan para pengambil kebijakan ditengah penderitaan rakyat yang kian terhimpit," papar Karyono. Ditambah lagi, saat ekonomi Indonesia sedang terpuruk, sejumlah anggota DPR malahan meminta dinaikkannya tunjangan.

"Harusnya para pengambil kebijakan mengutamakan kepentingan rakyat (umum). Ini jelas melukai hati rakyat bila mereka minta dinaikkan tunjangannya. Inilah mental negeri ini," ungkapnya.

Selanjutnya, Karyono mengulas kebijakan paket September Pemerintahan Jokowi-JK yang belum maksimal mengatasi problem ekonomi yang dihadapi Indonesia. Faktanya, dollar makin naik dan rupiah kian terpuruk terus, apalagi sudah menyentuh angka Rp 14.700, "Sampai sekarang, untuk menekan dollar dan menguatkan mata uang rupiah juga belum mampu mengatasinya," jelasnya lagi.

Beliaupun menyatakan, elemen masyarakat perlu mengantisipasi dampak dari krisis ekonomi, mulai dari masalah PHK massal, gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kenaikan angka kriminalitas. Selain itu, "krisis ekonomi juga berdampak pada krisis sosial dan politik," ujarnya.

"Nah biasanya, krisis ekonomi berdampak pada krisis sosial dan politik. Seperti tahun '98, dampaknya pada krisis sosial politik dibawah rezim Soeharto yang membawa tumbangnya rezim," tandasnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Krisis Ekonomi
 
Waketum Gerindra: Indonesia Menuju Krisis Ekonomi, Sebaiknya Jokowi Jujur Saja
 
Awas, 'Penumpang Gelap' di Krisis Ekonomi
 
Mendorong Kebijakan Global Atas Perdagangan yang Adil Merespon Pertemuan WTO di Indonesia
 
Situasi Ekonomi Dunia dibayangi Ketidakpastian
 
Krisis Ekonomi Bisa Jatuhkan Rezim Penguasa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]