Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Australia
Australia Cabut Larangan Niqab dan Burka
Tuesday 21 Oct 2014 04:32:53

Pengunjung parlemen sekarang harus memperlihatkan wajah mereka sebentar ke pihak keamanan.(Foto: Istimewa)
CANBERRA, Berita HUKUM - Pemerintah Australia mengubah kembali keputusan membatasi akses ke parlemen di Canberra bagi wanita yang memakai penutup wajah Islam. Awal Oktober, parlemen sempat menyatakan semua orang yang mengunjungi gedung tersebut dengan muka tertutup harus duduk pada tempat terpisah di area umum.

Langkah ini dianggap banyak pihak sebagai ditujukan kepada wanita Islam yang mengenakan burka atau niqab sehingga memicu tuduhan diskriminasi.

Para pejabat mengatakan pengunjung sekarang harus memperlihatkan wajah mereka sebentar kepada pihak keamanan.
"Setelah proses ini dilakukan, pengunjung bebas bergerak di area umum gedung, termasuk semua ruangan, dengan penutup wajah," demikian dikatakan Departemen Layanan Parlemen lewat pernyataannya.

Rencana ini akan mempengaruhi wanita Islam yang mengenakan niqab, pakaian panjang dimana hanya mata pemakainya yang terlihat dan burka yang menutup seluruh bagian wajah.

Presiden Senat, Stephen Parry, mengatakan keputusan sebelumnya dikeluarkan karena adanya desas-desus sekelompok orang berencana menghadiri acara perdana menteri tanggal 2 Oktober dengan mengenakan kerudung dan berunjukrasa di area umum.

Dia mengatakan langkah tersebut adalah keputusan sementara, dan tidak pernah diterapkan sampai hari terakhir sidang parlemen.(BBC/bhc/sya)


 
Berita Terkait Australia
 
• Anthony Albanese Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Australia
 
• Scott Morrison Jadi Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull Dilengserkan
 
• Suhu Australia Tembus 50 Derajat Celsius 'Dalam Beberapa Dekade'
 
• Angkatan Laut Australia Hentikan Kapal Penuh Senjata Api
 
• Apa yang Membuat PM Australia Tony Abbott Dilengserkan?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]