CANBERA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Australia yang berencana mengenakan pajak usaha tambang hingga 30% terhadap perusahaan tambang besar yang beroperasi di negara itu telah berhasil menyingkirkan salah satu rintangan terbesar, yakni meloloskannya lewat debat sengit parlemen majelis rendah.
Rancangan ini selanjutnya akan dibawa ke majelis tinggi awal tahun depan, namun diperkirakan tidak akan ada hambatan berarti.
Menurut pemerintah Australia, seperti dikutip BBC, Rabu (23/11), pajak setinggi itu merupakan salah satu upaya untuk lebih meratakan tingkat kemakmuran di tengah rakyat kebanyakan akibat ledakan ekonomi akibat kekayaan sumber daya negara itu.
Rancangan ini akan resmi berlaku bulan Juli 2012, dan akan berlaku pada perusahaan-perusahaan tambang raksasa seperti Rio Tinto dan BHP Billiton. RUU Pajak Sumber Daya Mineral ini akan dikenakan pada keuntungan terhadap pertambangan komoditas batu bara dan biji besi.
Jika pajak benar-benar diberlakukan, maka perusahaan tambang harus menyetor sekitar 11 miliar dolar Australia (sekitar Rp 97 triliun) sebagai tarif pajak tiga tahun pertama.
Menurut pemerintah setempat dana tersebut akan dipakai untuk mengurangi jumlah pajak pada perusahaan lain, agar pemerintah terbentu memperoleh surplus anggaran tahun depan. "Ini adalah cara agar seluruh warga Australia menikmati berkah limpahan sumber dayanya," kata Menteri Keuangan Wayne Swan kepada Parlemen.(bbc/sya)
|
