Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Golkar
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
2019-11-18 10:32:49

Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH. Fungsionaris DPP Partai Golkar.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH, selaku Fungsionaris DPP Partai Golkar mengemukakan bahwa menjelang Munas Partai Golkar ke X pada 4-6 Desember 2019 hembusan angin politik yang disinyalir akan terjadi aklamasi semakin sengat tercium. Hal ini membuat gerah para kader dan pengurus partai golkar yang mencintai iklim demokrasi.

Adapun strategi aklamasi bakal membuat sejumlah kader dan pengurus angkat bicara dengan versi masing masing, timpal pria muda jebolan S1 Kampus UII Jogya yang kini tengah meneruskan S3 bidang hukum itu mengungkapkan.

Akan tetapi, perlu diingat dan digarisbawahi bahwa Golkar punya aturan dalam ART di Bab XIV pasal 50 tentang metode Pemilihan Pimpinan Partai, demikian pernyataan pada wartawan BeritaHUKUM via hubungan selular di Jakarta, Sabtu (16/11).

Tidak ada tertulis tentang metode aklamasi atau apapun terkait tentang hal yang sama, adapun sebagai berikut ini :

Anggaran Rumah Tangga Bab XIV:

Pasal 50

PEMILIHAN PIMPINAN PARTAI

1. Pemilihan ketua umum DPP, ketua DPD Prov, Ketua DPD kab/kota, Ketua pimpinan kecamatan dan ketua Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah.

2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan penjaringan, pencalonan dan pemilihan.

3. Ketua umum atau ketua terpilih ditetapkan sebagai Formatur.

4. Penyusunan pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilakukan oleh ketua formatur dibantu beberapa orang anggota Formatur.

5. Tata cara Pemilihan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada ayat 1 sampai 4 dalam pasal ini diatur lebih lanjut, dalam Peraturan Tersendiri.

Djafar juga menjelaskan bahwa yang menjadi acuan Munas Partai Golkar ke 10 harus merujuk pada pasal 50 tersebut. "Tidak serta merta bisa dibuat mekanisme peraturan lain yang bertentangan aturan AD/ART Partai," cetusnya mencermati

Disamping itu, Djafar Lubis menambahkan, "Prinsip asas the rule of law perlu dikedepankan, dengan musyawarah yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia). Sudah saatnya panitia penyelenggara membuka ruang pendaftaran bagi para kader partai yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar," tukasnya.

Munas adalah ajang pertemuan lepas kangen, silahturahmi dan bersenda gurau bersama antara para kader. "Disitulah nikmatnya di Partai Golkar, karena Partai inilah yang penciptaan ruang iklim demokrasi harmonis sejak reformasi," pungkasnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Partai Golkar
 
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
 
Putusan Nama Ketum Lebih Cepat, Ridwan Hisjam Nilai Munas ke-X Seperti Pasar Malam
 
Derek Loupatty Pilih Dukung Airlangga Hartarto Kembali sebagai Ketum Golkar
 
Airlangga Hartarto Kembali Resmi Jabat Ketum Golkar
 
ETOS Indonesia Dukung Ridwan Hisyam Menjadi Pendobrak Paradigma Baru Golkar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan
Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura
Travelling pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Ini Pesan untuk Traveller
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal
Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis
Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional
Tangkap Pedofil WNA, Polda Metro Jaya Terima Penghargaan dari KemenPPPA dan FBI Amerika
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]