Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
TNI
Aspek HAM Bukanlah untuk Membatasi Aspek Strategi dan Taktis dalam Pelaksanaan Tugas Operasi
2021-02-12 06:48:54

BEKASI, Berita HUKUM - Aspek Hak Asasi Manusia bukanlah untuk membatasi aspek strategi dan taktis di dalam pelaksanaan tugas operasi. Demikian juga bahwa pemahaman dan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) di dalam pelaksanaan tugas operasi harus menjadi pedoman di dalam setiap tindakan prajurit.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda TNI Anwar Saadi, S.H. saat menutup Seminar Tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional Bagi Satuan Operasi TNI, bertempat di Hotel Amaroossa Grande kota Bekasi, Kamis (11/2).

Kababinkum TNI menuturkan, sebagaimana arahan Panglima TNI bahwa pelaksanaan webinar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang HAM dan Hukum Humaniter Internasional, khususnya kepada para prajurit TNI yang bertugas di satuan Operasi setingkat Batalyon.

"Saya merasa yakin melalui kegiatan seminar ini, dengan sosialisasi yang direncanakan kiranya dapat dicapai, yaitu untuk memberikan pembekalan, pengetahuan dan pemahaman tentang penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia serta Hukum Humaniter Internasional bagi prajurit TNI, khususnya satuan setingkat Batalyon," jelas Laksda TNI Anwar Saadi.

Menurutnya, pemahaman dan Implementasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional dalam pelaksanaan tugas operasi harus menjadi pedoman di dalam setiap tindakan prajurit. "Karenanya setiap prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas hendaknya benar-Benar mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan tentang tindakan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan," ungkap Kababinkum TNI.

Seminar pada hari kedua ini lebih difokus membahas Hukum Humaniter Internasional dengan pembicara Brigjen TNI (Purn) Dr. Wahyu Wibowo, S.H., M.H., Brigjen TNI (K) Dr. Tutty Meliana, S.H.,M.H. dari Direktorat Hukum Angkatan (Darat Dirkumad) dan Alexandre Faite dari Delegasi International Committee The Red Cross (ICRC) yang biasa disebut Palang merah Internasional untuk wilayah Indonesia dan Timor Leste.(TNI/bh/sya)



 
Berita Terkait TNI
 
Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
 
Jenderal Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Kepala Staf TNI AD
 
Meutya Hafid: Utut Adianto Pimpin Panja Netralitas TNI Komisi I
 
Komisi I DPR RI Sepakat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI gantikan Laksamana Yudo Margono
 
Aspek Netralitas Akan Jadi Sorotan Komisi I dalam RDPU Visi-Misi Calon Panglima TNI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]