Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Arab Saudi
Arab Saudi Usulkan Rencana Perdamaian untuk Mengakhiri Perang Saudara Selama Hampir 6 Tahun
2021-03-25 05:59:41

Sanaa, kota yang berada di bawah kendali kelompok Houthi, telah menjadi sasaran serangan Houthi.(Foto: REUTERS)
ARAB SAUDI, Berita HUKUM - Arab Saudi mengajukan rencana perdamaian baru untuk mengakhiri peperangan di Yaman, yang telah berlangsung selama hampir enam tahun.

Rencana itu mengusulkan gencatan senjata yang diawasi PBB antara pemerintah Yaman, yang disokong Saudi, dan pemberontak Houthi, yang didukung oleh Iran.

Rencana Saudi juga meliputi pembukaan kembali hubungan udara dan laut yang vital, serta dimulainya negosiasi politik.

Pemberontak Houthi mengatakan tawaran tersebut tampaknya tidak sampai mengangkat blokade udara dan laut yang saat ini berlaku.

Usulan tersebut diumumkan di ibu kota Saudi, Riyadh, oleh Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan. Dia meminta kelompok Houthi, yang menguasai sebagian besar Yaman, untuk menerimanya.

Dia mengatakan gencatan senjata akan mulai berlaku segera setelah Houthi menerimanya.

Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menyambut baik tawaran tersebut, namun kelompok Houthi mengatakan inisiatif itu tidak menawarkan "hal baru", dan gagal memenuhi permintaan mereka untuk mencabut sepenuhnya blokade di bandara di ibu kota, Sanaa, serta pelabuhan Hudaydah di bagian barat.

"Kami berharap Arab Saudi akan mengumumkan akhir dari blokade pelabuhan dan bandara serta inisiatif untuk mengizinkan 14 kapal yang ditahan oleh koalisi," kata ketua juru runding Houthi, Muhammad Abdulsalam kepada kantor berita Reuters.

Kelompok itu akan terus berbicara dengan Saudi, AS, dan Oman selaku mediator untuk kesepakatan damai, katanya.

Para pejabat Saudi mengatakan mereka sedang mengoordinasikan langkah-langkah mereka dengan PBB dan Amerika Serikat, yang juga meningkatkan upaya untuk mengakhiri konflik yang telah menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Baru beberapa hari yang lalu, Houthi menolak rencana AS untuk gencatan senjata nasional.

Tawaran Saudi bertepatan dengan peningkatan serangan dron dan rudal oleh pemberontak Houthi terhadap infrastruktur energi dan keamanan Saudi.

Pasukan koalisi pimpinan Saudi juga kembali melancarkan serangan pengeboman terhadap kota Sanaa, yang berada di bawah kendali Houthi.

Banyak rencana perdamaian sebelumnya untuk Yaman gagal, termasuk gencatan senjata Saudi tahun lalu. Tetapi kerajaan itu sekarang menawarkan beberapa konsesi yang sudah lama diminta oleh Houthi, termasuk pembukaan bandara internasional di Sanaa, yang saat ini di bawah kendali Houthi, meskipun koalisi yang dipimpin Saudi masih mengontrol wilayah udara.

Jika pihak yang bertikai sepakat untuk gencatan senjata, PBB akan mengawasi, dan langkah itu akan membantu membuka jalan untuk perundingan damai.

Kedua belah pihak masih berjauhan, tetapi ini adalah upaya paling terpadu untuk berusaha menyatukan mereka, kata kepala koresponden internasional BBC Lyse Doucet.

Konflik dimulai pada akhir 2014, ketika pemberontak menguasai sebagian besar bagian barat negara itu dan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin Saudi melancarkan operasi militer untuk memulihkan pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi.

Map







1px transparent line


Riyadh memimpin koalisi militer ke negara itu pada 2015 untuk menopang pemerintah yang diakui secara internasional, tetapi mereka kesulitan untuk menggulingkan pemberontak.

Sekitar 20 juta orang - dua pertiga dari populasi Yaman - bergantung pada bantuan kemanusiaan. Sekitar dua juta anak mengalami kekurangan gizi akut.

Selain konflik, Yaman telah mengalami keruntuhan sistem kesehatan, membuatnya tidak mampu mengatasi pandemi virus korona.(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Arab Saudi
 
Beredar Foto Pegunungan di Mekkah Arab Saudi Menghijau, Benarkah Tanda-Tanda Kiamat Sudah Dekat?
 
Saudi: Alasan OPEC+ Kurangi Produksi Minyak karena Ekonomi
 
Uni Emirat Arab Sulut Konflik dengan Arab Saudi Soal Kuota Minyak
 
Arab Saudi Usulkan Rencana Perdamaian untuk Mengakhiri Perang Saudara Selama Hampir 6 Tahun
 
Raja Salman Pecat Anggota Keluarga Kerajaan dari Kementerian Pertahanan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]