Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
#2019GantiPresiden
Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan
2018-09-24 20:04:13

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Front Pembela Lancang Kuning (FPLK) Riau yang membahas persoalan saoal persekusi yang diterima oleh aktivis Neno Warisman.(Foto: Andri/Rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aparat keamanan pelaku persekusi terhadap aktivis Neno Warisman beberapa waktu lalu, harus dilaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pasalnya, ada ancaman fisik terhadap Neno Warisman yang dikurung dalam mobil selama enam setengah jam.

"Persekusi, penghadangan, dan penyanderaan diduga dilakukan oleh oknum aparat Badan Intelijen Daerah Riau dan Kepolisian Daerah Riau. Dari laporan disebutkan, banyak hal mengagetkan terjadi, terutama ancaman fisik termasuk ancaman membakar mobil, ancaman pembunuhan. Saya kira ini pelanggaran luar biasa dilakukan oleh oknum aparat," ungkap Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menerima Front Pembela Lancang Kuning (FPLK) Riau, Senin (24/98).

Pertemuan yang digelar di ruang kerja Fadli, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/98) itu, dilaporkan banyak ancaman yang diterima Neno dan kawan dekatnya, Diana Tabrani. Diana sendiri tak terkait dengan kampanye politik yang dilakukan Neno. Ia sendiri mengaku menjemput Neno di bandara sebagai teman dekat. Namun, aparat dinilainya begitu berlebihan, bahkan telah mengancam keselamtan Neno dan Diana.

"Hukum harus ditegakkan. Konstitusi kita mengatakan semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketika berada di dalam mobil enam setengah jam, keduanya dikepung tidak bisa keluar. Shalat hanya sebentar. Makanan pun tidak diberikan akses. Dia bukan musuh negara dan bukan amcaman pula bagi negara," imbuh Fadli kepada para wartawan yang menemuinya.

Menurut legislator Partai Gerindra itu, tindakan aparat kepolisian termasuk aparat intelejen daerah di Riau sangat berlebihan. Ini bagian dari ancaman demokrasi pula. Kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran secara lisan dan tulisan dilindungi konstitusi.

"Kebebasan berpendapat, kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sekarang mendapat ancaman luar biasa dari aparat yang mestinya menjaga konstitusi kita," seru Fadli.

Kepada delegasi FPLK, Fadli berjanji akan membantu menyampaikan hal ini kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI. Pihak korban juga diajurkan Fadli mengadu ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Propam sebagai penegak disiplin Polri. Pihaknya juga mengaku akan menulis surat kepada Presiden Joko Widodo untuk penyelesaian kasus yang menimpa Neno Warisman dan Diana Tabrani beberapa waktu lalu itu.(mh/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait #2019GantiPresiden
Masyarakat Sumbar Antusias Sambut Kedatangan Aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman dan Fadli Zon
Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan
Gerakan Emak Emak Peduli Rakyat 'GEMPUR' Unjukrasa di Mabes Polri
Agus Riewanto: Gerakan #2019GantiPresiden Merupakan Gejala Makar
Tagar #2019GantiPresiden, Propaganda Politik dan Kurang Mendidik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]