Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Krisis Papua
Aparat Bubarkan Paksa Kongres Rakyat Papua
Wednesday 19 Oct 2011 23:02:19

Para peserta kongres menaiki pagar setelah polisi keluarkan tembakan peringatan (Foto: Reuters Photo)
JAYAPURA (BeritaHUKUM.com) – Aparat gabungan dari TNI/Polri membubarkan dan menangkap tokoh-tokoh Kongres Rakyat Papua yang berlangusng di Abepura, Papua, Rabu (19/10). Edison Waromi yang dipilih menjadi Perdana Menteri Federasi Papua Barat ditangkap saat meninggalkan lapangan Zakheus, tempat kongres digelar.

Aparat membubarkan massa yang tersisa dan mengejar serta mencari tokoh-tokoh lain, seperti Forkorus Yaboisembut yang dipilih menjadi presiden dan Selfius Bobii yang menjadi ketua panitia kongres. Saat membubarkan massa itu, aparat mengeluarkan rentetan tembakan. Menjelang pukul 16.00, Forkorus Yaboisembut ditangkap di sekitar Asrama Tunas Harapan.

Sementara Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Wachjono membenarkan aparat keamanan membubarkan Kongres Rakyat Papua, mengeluarkan tembakan peringatan, dan menangkap sejumlah orang. "Kami tidak bisa membiarkan mereka mendeklarasikan pemerintahan transisi. Itu sudah melanggar hukum dan tak bisa kami biarkan," katanya, seperti ditulis laman BBC Indonesia.

Ia menjelaskan, sempat terjadi saling dorong di arena pertemuan itu. Aparat berkali-kali mengeluarkan tembakan peringatan. "Jadi bukan tembakan membabi-buta. Tidak ada korban dalam insiden ini. Polisi menangkap tidak sampai ratusan. Kami juga menangkap Forkorus Yaboisembut yang merupakan tokoh penting di balik penyelenggaraan kongres," tandasnya.

Sebelumnya, Thoha Alhamid dari Dewan Papua mengatakan, sekitar 200-300 orang ditangkap bersama beberapa panitia. Mereka ditangkap di akhir pertemuan yang dilaksanakan di sebuah lapangan terbuka di Abepura. "Sudah ada isu bahwa aparat memang akan membubarkan kongres. Kami juga mendengar bahwa di akhir pertemuan akan ada deklarasi (pemerintah transisi untuk Papua)," jelas Thoha.

Mungkin karena berkembang isu deklarasi, kata Thoha, aparat keamanan bergerak masuk. Diirnya pun sudah mendengar isu ini sejak beberapa bulan lalu. Untuk itu, dirinya menentang kongres ini. "Sejumlah faksi memang tidak mendukung pelaksanaan kongres. Pertemuan ini dipaksakan. Kami sudah berbicara dengan banyak pihak dan saya katakan ini bukan platform perjuangan rakyat Papua," jelas Thoha.

Sebelum kongres digelar panitia penyelenggara mengatakan tema sentral kali ini adalah menegakkan hak-hak dasar rakyat Papua hari ini dan di masa mendatang. Tahun ini adalah pelaksanaan yang ketiga. Terakhir kali Kongres Rakyat Papua dilaksanakan pada 2000 lalu.(kpc/bbc/sya)


 
Berita Terkait Krisis Papua
 
Komisi I Berencana Membentuk Panja Papua
 
Tokoh Muda Papua: Pembangunan Integrasi di Papua Telah Gagal
 
Keseriusan DPR Tangani Konflik Papua Dipertanyakan Pengamat
 
Terkait Peristiwa Penembakan di Papua, DPR Akan Panggil Kapolda Papua
 
Pemimpin Kudeta Papua Nugini Langsung Diadili
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]