Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PKI
Anton Tabah Digdoyo: Kibarkan Bendera Setengah Tiang, PKI Nyata Dan Selalu Bikin Kacau NKRI!
2020-09-28 06:22:25

Anton Tabah Digdoyo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat diimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang di setiap rumah pada Rabu (30/9) mendatang untuk mengenang kepedihan rakyat Indonesia atas peristiwa tragis kebiadaban Partai Komunis Indonesia (PKI) membantai rakyat Indonesia.

Imbauan ini disampaikan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo, Minggu (27/9). Tak hanya mengibarkan bendera setengah tiang, masyarakat juga diimbau untuk kembali mengibarkan bendera setiang penuh di hari Kamis (1/10) keesokan harinya.

"Pengibaran bendera setiang penuh sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila," kata Anton Tabah Digdoyo.

Menurutnya, peringatan tersebut penting dilakukan agar masyarakat sadar sejarah bahwa keberadaan PKI benar-benar ada di Tanah Air.

"Peringatan ini karena akhir-akhir ini ada upaya membelokkan sejarah dengan menuduh peristiwa G 30 S PKI bohong dan manipulatif. Padahal saksi-saksi korban, anak-anak korban sudah bersaksi dan membuat video atas kebiadaban PKI pada ayah-ayah mereka itu benar-benar terjadi," jelas Anton Tabah.

Selain itu, ia juga menilai apa yang digambarkan dalam film Pengkhianatan G 30 S PKI di sejumlah stasiun televisi menjelang 30 September benar-benar menggambarkan apa yang terjadi. Bahkan, kata mantan petinggi Polri ini, kejadian asli pada tahun 1965 lebih kejam dari yang difilmkan.

Karena itu, jelasnya, pemutaran film G 30 S PKI menjadi penting karena ada upaya menghidupkan PKI dalam segala bentuk dan perwujudannya. Larangan PKI ini juga tertuang dalam Tap MPRS XXV/1966 Jo UU 27/1999 Jo KUHP Pasal 107a sampai dengan 107f.

"Larangan ini juga konstitusional dijamin oleh UUD 45 dan Pancasila yang tegas bahwa NKRI berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka WNI wajib beragama sedangkan PKI adalah atheis, tidak beragama dan sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD45. PKI selalu membuat kacau NKRI, makanya dilarang untuk selama-lamanya di bumi NKRI," tandasnya.(dt/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait PKI
 
• HNW Tegaskan TAP MPRS Terkait Larangan PKI Masih Berlaku
 
• Kebangkitan PKI Itu Keniscayaan
 
• Anton Tabah Digdoyo: Kibarkan Bendera Setengah Tiang, PKI Nyata Dan Selalu Bikin Kacau NKRI!
 
• Modus Menyerang Soeharto Untuk Bangkitkan PKI
 
• Jenderal Gatot Ungkap Dicopot dari Panglima karena Perintahnya Putar Film G30S/PKI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]