Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PKS
Anis Matta: PKS Siap Dukung Jokowi, Asal..
Friday 30 Jan 2015 22:42:22

Ilustrasi. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mendapat perhatian khusus dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta. Namun Anis menilai pertemuan itu hanya pertemuan biasa dan silaturahmi Koalisi Merah Putih dengan Presiden.

"Ini hanya pertemuan dua tokoh dan ajang silaturahmi," kata Anis Matta, di sela pembukaan Raker Fraksi PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1).

Setelah pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi, malam harinya Koalisi Merah Putih langsung berkumpul. Di antaranya membahas masalah kursi Kapolri yang kini kosong. KMP telah sepakat menyerahkan masalah itu kepada Presiden Jokowi.

"KMP akan menentukan sikap setelah sikap resmi dari Presiden, jadi dilantik atau tidak," ujarnya.

Menanggapi arah politik PKS yang merapat ke Koalisi Indonesia Hebat, Anis Matta membantahnya. Anis memastikan kesetiaan partainya kepada KMP karena PKS juga salah satu pendirian KMP. "Kami tetap setia," ujar Anis Matta.

Bahkan menurut Anis, KMP akan melakukan rakernas untuk menyamakan pandangan dan membuat platfon perjuangan bersama. "Kita akan mulai menyamakan pandangan pada sisi yang lebih dalam," ujarnya.

Dukung Pemerintah

Meski menjadi partai koalisi, PKS menyatakan tetap mendukung pemerintah asalkan kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

Anis Matta mengatakan, pertemuan Prabowo dan Presiden Joko Widodo merupakan niat baik dari KMP yang tetap menjaga silaturahmi dengan pemerintah walaupun KMP memposisikan diri sebagai oposisi.

"KMP ingin menunjukkan niat baik, walaupun kami oposisi, Akan tetapi oposisi ini didirikan untuk tidak merongrong pemerintah," ujar Anis Matta.

Dia menambahkan, KMP justru mendukung semua agenda pemerintah yang baik. Hingga saat ini semua kebijakan pemerintah masih dalam koridor yang baik. "Kita siap bekerja sama dengan baik dengan pemerintah," ujarnya lagi.

Terkait dengan pelantikan Presiden Jokowi sebagai pendekar utama di pencak silat oleh Prabowo, menurut Anis Matta itu hanya simbol persaudaraan dan tidak ada maksud tertentu.

"KMP juga ingin menunjukkan cara berpolitik yang dewasa, menjadi oposisi yang cerdas, dan tidak kekanak-kanakan," ujar Anis Matta.(BayuJanuar/viva/bhc/sya)


 
Berita Terkait PKS
 
• PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok
 
• PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
 
• Hasil Rapimnas, Syaikhu Ungkap Kriteria Capres Pilihan PKS
 
• Usul Raffi Ahmad Capres 2024, PKS Sedang Berusaha Mengubah Citra sebagai Partai Tengah
 
• Fraksi PKS: KEM-PPKF 2023 Harus Cermati Arah Politik Anggaran Negara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]