Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pengangguran
Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian
2019-09-03 01:53:58

Ilustrasi. Tampak suasana ramainya saat acara bursa tenaga kerja.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, pemerintah harus lebih memperhatikan penurunan angka pengangguran di tahun 2020. Hal ini sangat penting, mengingat tahun mendatang kompetisi global semakin kompetitif. Dan ia mendengar ada kecenderungan perusahaan asing kini berpindah ke Myanmar. Jika ini benar terjadi, maka akan terjadi PHK yang cukup besar di Indonesia.

"Masalah pengangguran itu saya mendengar banyak perusahaan sekarang ini berpindah menuju ke Myanmar, jadi di Batam itu hampir 30 persen perusahaan di Batam akan pindah ke Myanmar. Juga ada beberapa yang berniat di tahun 2020 pindah ke negara Myanmar," ujar Bambang saat Rapat Dengar Pendapat Panja Pemerintah pembahasan asumsi makro RAPBN 2020 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan bahwa situasi itu akan membuat jumlah pengangguran tahun mendatang berpotensi bertambah. Sehingga ini perlu jadi perhatian pemerintah. Ditambah dengan banyaknya jumlah perusahaan kontraktor yang mengalami collapse.

"Jadi ini saya pikir pengangguran akan semakin besar apalagi ditambah dengan kontraktor kita yang mati lebih dari 45.000 dari total 80.000 perusahaan. Jadi saya pikir kalau target pengangguran ini kayak-nya agak tidak masuk akal, karena pasti akan ada satu peningkatan pengangguran yang ada di tanah air kita," papar Bambang.

Legislator dapil Jawa Timur itu berharap adanya langkah cepat dan terukur bagi pemerintah untuk mengendalikan angka pengangguran, di tengah maraknya berpindahnya perusahaan asing yang selama ini menetap di Indonesia ke luar negeri.(hs/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pengangguran
Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian
Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Tak Mampu Atasi Pengangguran, Aktivis: Demi Bangsa Jokowi Jangan Ambisi 2019
Sosialisasi Bioenergi Tekan Angka Pengangguran
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]