JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak harapan mengemuka menyambut tahun 2017 di tengah kondisi dan fakta perekonomian nasional yang belum kondusif sepanjang 2016. Catatan kritis perekonomian nasional diungkap, agar pada 2017 diharapkan membaik.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan catatan kritisnya atas fakta dan data perekonomian nasional sepanjang tahun 2016 dalam rilisnya yang diterima Senin (2/1). Pertumbuhan domestik masih diwarnai tren perlambatan dan kualitas pertumbuhan yang belum membaik. Walau sudah di atas 5 persen, tapi target pertumbuhan dalam APBN 2016 yang dipatok 5,2 persen tidak tercapai.
Sementara kualitas pertumbuhan yang ada juga belum menyerap tenaga kerja secara maksimal. Data Bappenas 2016, estimasi pertumbuhan 1 persen hanya mampu menyerap 110 ribu tenaga kerja. Menurut Heri, angka ini justru menurun dibanding 5 tahun sebelumnya yang mencapai 225 ribu serapan tenaga kerja. Ada beberapa masalah yang masih membelit sektor ketenagakerjaan.
Diungkap mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut, saat ini persentase pekerja masih didominasi mereka yang berpendidikan rendah (60,24 persen). Sementara pekerja berpendidikan menengah 27,24 persen dan yang berpendidikan tinggi 12,24 persen. Dari data ini, 50 persen penduduk masih bekerja di sektor informal. "Ironisnya, sektor tersebut juga mulai dimasuki oleh tenaga kerja asing asal Cina yang ilegal."
Heri menambahkan, tingkat penyerapan tenaga kerja industri menurun dari 15,97 juta pada Februari, menjadi 15,54 juta pada Agustus. Apalagi, ada data yang memperlihatkan 23,26 juta penduduk menjadi setengah pengangguran dan 8,97 juta masih bekerja separuh waktu. "Pengangguran harus diatasi lebih serius. Dari indikator yang ada, kesejahteraan belum menunjukkan pencapaian yang memuaskan," kata Heri lagi.
Tidak hanya itu, tahun 2016 tingkat kedalaman kemiskinan memburuk menjadi 1,94. Anggota F-Gerindra DPR ini berharap pertumbuhan yang ada harus merata. Indeks gini yang turun ke angka 0,93 ternyata juga tidak menggambarkan pemerataan yang nyata, karena hanya diukur dari seberapa besar pengeluaran, bukan pendapatan. "Hingga saat ini dari pertumbuhan yang ada hanya dinikmati tidak lebih dari 20 persen orang. Sementara 80 persen yang lain sangat rentan untuk tertinggal," ucap Heri.
Di sektor perdagangan, neracanya belum berkualitas. Surplus yang ada hanya disebabkan penurunan nilai impor yang lebih drastis dibanding pertumbuhan kinerja ekspor. Sepanjang 2016, ekspor terus menurun. Nilai total ekspor Indonesia periode Januari-Oktober 2016 mencapai USD 117,09 miliar, menurun 8,04 persen dibanding periode yang sama 2015. "Kinerja perdagangan yang belum membaik tersebut mengancam cadangan devisa dan satabilitas rupiah yang relatif rentan terhadap penurunan."
Pada bagian lain, Heri juga memberi catatan kritis atas ketimpangan Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan ini dipicu oleh investasi. Realisasi investasi Januari-September 2016 masih terpusat di Jawa yang mencapai Rp203,2 triliun. Butuh keseriusan untuk meningkatkan investasi di luar Jawa. "Penyederhanaan izin dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor harus menjadi fokus pemerintah, baik di pusat maupun daerah," harap Heri.
Sementara itu, inflasi masih meningkat. Pada Januari-Oktober 2016 berada pada level 2,11 persen tahun ke tahun. Penyebabnya, lanjut Heri, daya beli masyarakat stagnan dan harga-harga kebutuhan pokok melambung naik. Tak ada jalan lain, pemerintah harus meningkatkan daya beli masyarakat lewat program riil yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat.
Terakhir, kata Heri, pengelolaan fiskal harus kredibel. Cara menumpuk utang seperti dilakukan pemerintah saat ini yang sebagian besar didominasi SBN untuk menutup defisit, memperlihatkan pengelolaan fiskal yang tidak kredibel. Ini bisa menjerumuskan pada guncangan keuangan yang serius.(mh/DPR/bh/sya) |
