JAKARTA, Berita HUKUM - Pagu anggaran Kementerian Perindustrian untuk tahun anggaran 2014 mencapai Rp 2.622.255.470.000. Besaran anggaran tersebut lebih kecil dari pagu anggaran tahun 2013 yang mencapai Rp 3,314 triliun.
Demikian mengemuka dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Senin (9/9). Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG) didampingi Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan). Rapat juga membahas alokasi anggaran untuk Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Untuk BSN sendiri, pagu anggaran tahun 2014 mencapai Rp 95,385 miliar. Alokasi anggaran BSN tersebut juga turun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2013 sebesar Rp 98,544 miliar. Bahkan, dalam APBN-P tahun 2013 BSN mendapat anggaran Rp 98,547 miliar.
Dengan pagu anggaran Rp 2,622 triliun, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan kegiatan prioritas nasional di bidang ketahanan pangan, iklim investasi dan usaha, dan bidang energi. Selain itu, ada pula prioritas nasional untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.
Sementara lembaga BSN dalam rapat tersebut telah menetapkan 4 arah kebijakan baru dalam rencana strategis (Renstra) BSN tahun 2010-2014. Renstra tersebut, yaitu meningkatkan kualitas SNI sesuai kebutuhan pasar, meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan SNI, meningkatkan budaya standar, dan memperkuat kelembagaan dan peran BSN.(mh/dpr/bhc/rby) |
