JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin DPR RI menilai kenaikan harga minyak goreng di Tanah Air adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sebab, menurutnya, Indonesia merupakan produsen Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Jadi, tidak ada masalah dengan urusan produksi di tengah tingginya kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.
"Karena kita kan produsen CPO terbesar. Karena itu, tidak masuk akal kalau kita ekspor sementara dalam negeri kekurangan," ujar Akmal kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/11). Ia menduga persoalan kenaikan harga minyak goreng di pasar-pasar adalah berkaitan dengan tata niaga.
Akmal meminta Kementerian Perdagangan dan Bulog untuk melakukan operasi pasar untuk memasok minyak goreng. Sehingga, harganya kembali turun. "Kedua, Satgas Pangan harus tegas. Siapa pemain tata niaga yang nakal yang menimbun harus ditindak tegas. Jadi bukan masalah produksi, ketersediaan, ini masalah permainan. Karena kita punya kapasitas produksi CPO yang luar biasa," tambah Anggota Fraksi PKS DPR RI ini.
Diketahui, belakangan terjadi kenaikan harga minyak goreng di sejumlah daerah, seperti di Lampung dan Pasuruan, Jawa Timur. Menurut Ketum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, tingginya harga minyak goreng tersebut karena kenaikan permintaan, sedangkan jumlah produksi tidak memadai. Permintaan kenaikan ini dikarenakan beberapa negara tujuan ekspor mulai menunjukkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Sedangkan, produksi CPO dalam negeri di 2021 ini cenderung flat.(rdn/sf/DPR/bh/sya)
|
