Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Aung San Suu Kyi
Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi
2018-11-15 04:51:45

MYANMAR, Berita HUKUM - Lembaga pembela hak asasi manusia, Amnesty International, memutuskan mencabut penghargaan tertinggi yang pernah diberikan kepada pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada 2009 lalu.

Lembaga itu menyebut Suu Kyi tak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pembelaan terhadap HAM seperti yang dia lakukan sebelum menjadi pejabat pemerintah.

Salah satu kekecewaan Amnesty International terletak pada kenihilan aksi Suu Kyi ketika kaum minoritas Muslim Rohingya dibunuh dan disiksa oleh militer Myanmar sehingga 700.000 orang Rohingya kabur ke Bangladesh.

"Pengingkarannya tentang keseriusan dan cakupan kekejaman (terhadap kaum Rohingya) berarti prospek situasinya membaik tergolong kecil," sebut Sekjen Amnesty International, Kumi Naidoo.

Pengumuman pencabutan penghargaan Amnesty Internasional terhadap Suu Kyi dikemukakan pada delapan tahun bebasnya perempuan tersebut dari tahanan rumah.

Saat dia bebas pada 2009, Amnesty memberikan penghargaan Duta Nurani kepada Suu Kyi.

Langkah Amnesty sejalan dengan tindakan sejumlah kota dan lembaga lain yang mencabut penghargaan terhadap Suu Kyi.

pengungsi RohingyaHak atas fotoREUTERS
Image captionPaling tidak 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar dalam setahun terakhir dan ribuan lainnya meninggal, sebut organisasi HAM.

Tekanan internasional

Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin de facto pemerintahan sipil Myanmar pada 2016.

Sejak saat itu dia menghadapi tekanan internasional untuk mengecam aksi militer terhadap Rohingya. Namun, dia terus menolaknya.

Dia juga melontarkan pembelaan ketika dua wartawan kantor berita Reuters dipenjara lantaran tengah menyelidiki pembunuhan kaum Rohingya.

Suu Kyi terakhir kali berbicara kepada BBC pada April 2017. Saat itu dia mengomentari laporan PBB yang menyebut telah terjadi upaya genosida terhadap etnik Rohingya.

"Saya pikir pernyataan pembersihan etnik terlalu kuat untuk menggambarkan apa yang terjadi," ujarnya.

Dalam perkembangan terkini, pemerintah Myanmar pekan ini akan menerima kelompok pertama pengungsi Rohinga dari Bangladesh.

Namun, pelapor khusus hak asasi manusia PBB untuk Myanmar memperingatkan pengungsi Rohingya menghadapi "risiko tinggi penganiayaan" apabila mereka pulang ke negara bagian Rakhine, Myanmar.(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Aung San Suu Kyi
 
Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi
 
Parlemen Kanada Sepakat Mencabut Kewarganegaraan Kehormatan Aung San Suu Kyi
 
'Mendiamkan' Kekejaman terhadap Muslim Rohingnya, Kian Banyak Penghargaan Aung San Suu Kyi Dicabut
 
Muhammadiyah Minta Penghargaan Nobel Perdamaian Suu Kyi Dicabut
 
Sentimen terhadap Muslim, Hadiah Nobel Suu Kyi Diminta untuk Dicabut
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tim Pemburu Covid-19 Siap Tindak Tegas Pelanggar Prokes di Wilayah Hukum Polda Metro
Haedar Nashir: Muslim yang Kuat adalah Muslim yang Bertangan di Atas
Wartawan di Polda Metro Jaya Jalani Rapid Test Gratis
Polri Akan Tindak Tegas Siapapun Yang Halangi Proses Penegakkan Hukum
Polri: Veronica Koman Provokator, Papua Masih Sah di Bawah NKRI
Prancis Sasar Puluhan Masjid, Muslim Hadapi Tekanan untuk Tandatangani Piagam Nilai-nilai Republik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Upaya Normalisasi Hubungan dengan Israel Tidak dapat Diterima
Ngobrol Santai Presiden Ahmad Syaikhu, Pimpin PKS dengan Cara Asyik
Inilah Alasan Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain Tidak Lagi Jadi Pengurus MUI
Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]