Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Aung San Suu Kyi
Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi
2018-11-15 04:51:45

MYANMAR, Berita HUKUM - Lembaga pembela hak asasi manusia, Amnesty International, memutuskan mencabut penghargaan tertinggi yang pernah diberikan kepada pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada 2009 lalu.

Lembaga itu menyebut Suu Kyi tak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pembelaan terhadap HAM seperti yang dia lakukan sebelum menjadi pejabat pemerintah.

Salah satu kekecewaan Amnesty International terletak pada kenihilan aksi Suu Kyi ketika kaum minoritas Muslim Rohingya dibunuh dan disiksa oleh militer Myanmar sehingga 700.000 orang Rohingya kabur ke Bangladesh.

"Pengingkarannya tentang keseriusan dan cakupan kekejaman (terhadap kaum Rohingya) berarti prospek situasinya membaik tergolong kecil," sebut Sekjen Amnesty International, Kumi Naidoo.

Pengumuman pencabutan penghargaan Amnesty Internasional terhadap Suu Kyi dikemukakan pada delapan tahun bebasnya perempuan tersebut dari tahanan rumah.

Saat dia bebas pada 2009, Amnesty memberikan penghargaan Duta Nurani kepada Suu Kyi.

Langkah Amnesty sejalan dengan tindakan sejumlah kota dan lembaga lain yang mencabut penghargaan terhadap Suu Kyi.

pengungsi RohingyaHak atas fotoREUTERS
Image captionPaling tidak 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar dalam setahun terakhir dan ribuan lainnya meninggal, sebut organisasi HAM.

Tekanan internasional

Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin de facto pemerintahan sipil Myanmar pada 2016.

Sejak saat itu dia menghadapi tekanan internasional untuk mengecam aksi militer terhadap Rohingya. Namun, dia terus menolaknya.

Dia juga melontarkan pembelaan ketika dua wartawan kantor berita Reuters dipenjara lantaran tengah menyelidiki pembunuhan kaum Rohingya.

Suu Kyi terakhir kali berbicara kepada BBC pada April 2017. Saat itu dia mengomentari laporan PBB yang menyebut telah terjadi upaya genosida terhadap etnik Rohingya.

"Saya pikir pernyataan pembersihan etnik terlalu kuat untuk menggambarkan apa yang terjadi," ujarnya.

Dalam perkembangan terkini, pemerintah Myanmar pekan ini akan menerima kelompok pertama pengungsi Rohinga dari Bangladesh.

Namun, pelapor khusus hak asasi manusia PBB untuk Myanmar memperingatkan pengungsi Rohingya menghadapi "risiko tinggi penganiayaan" apabila mereka pulang ke negara bagian Rakhine, Myanmar.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Aung San Suu Kyi
Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi
Parlemen Kanada Sepakat Mencabut Kewarganegaraan Kehormatan Aung San Suu Kyi
'Mendiamkan' Kekejaman terhadap Muslim Rohingnya, Kian Banyak Penghargaan Aung San Suu Kyi Dicabut
Muhammadiyah Minta Penghargaan Nobel Perdamaian Suu Kyi Dicabut
Sentimen terhadap Muslim, Hadiah Nobel Suu Kyi Diminta untuk Dicabut
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi
KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Sekolah Kader, Program Administrasi Negara Bagi Para ASN untuk Percepatan Karir
Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim Sahkan Alat Kelengkapan Dewan
KPK OTT Kontraktor dan Pimpinan BPJN XII terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Samarinda - Bontang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]