Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PKI
Amien Rais Curiga dengan Jokowi dan Minta Pelototi Ribka Tjiptaning
2017-09-22 07:12:22

Ilustrasi. Mantan Ketua MPR RI Prof Dr Amien Rais turut menyuarakan aspirasi dalam Aksi Bela Rohingya, Sabtu (16/9). (Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais curiga dengan niat Presiden Joko Widodo yang meminta agar film G30S/PKI didaur ulang.

Menurut Amien, sutradara film tentang pengkhiatan Partai Komunis Indonesia (PKI), Arifin Noer tidak main-main dalam membuat film tersebut karena sudah berdasarkan penelitian yang mendalam.

"Sejarah tidak bisa diputarbalik, nggak boleh. Arifin Noer tidak main-main. Jadi saya curiga kalau dia (Jokowi) mau buat film yang baru, saya curiga sekali," tegas Amien di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (21/9).

Atas dasar itu, mantan Ketua Umum Muhammadiyah tersebut meminta Presiden Jokowi untuk tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada PKI untuk bangkit kembali di Indonesia.

"Kan Pak Jokowi juga sudah janji akan gebuk PKI," demikian Amien.

Sementara, Amien Rais meminta juga Presiden Joko Widodo untuk tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk bangkit kembali di Indonesia.

Termasuk politisi PDIP yang saat ini menjadi wakil rakyat di Senayan. Menurut Amien Presiden Jokowi harus berlaku adil dan tidak tinggal diam melihat politikus perempuan tersebut yang dengan berani membicarakan kebangkitan PKI kepada publik.

"Anggota DPR yang perempuan itu sudah mengatakan sekarang 20 juta, PKI mau bangkit, itu diam saja. Sementara HTI dibubarkan. Itu Jokowi kayak gitu ya. Ini harus jalan, yang menentang (pemutaran film G30S/PKI) itu pasti PKI. Yang tidak setuju ini diputar, pasti PKI," ungkap mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (21/9).

Sebagaimana diberitakan, politisi PDIP Ribka Tjiptaning merupakan anak anggota PKI yang berani bicara secara blak-blakan, bahkan mengaku bangga. Dalam berbagai kesempatan, wanita yang akrab disapa Ning ini juga sempat menulis buku "Aku Bangga jadi Anak PKI".

Pada tahun 2002 di Lativi (sekarang tvOne), Ning menyatakan bahwa ada 20 juta kader PKI di Indonesia.(san/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait PKI
 
HNW Tegaskan TAP MPRS Terkait Larangan PKI Masih Berlaku
 
Kebangkitan PKI Itu Keniscayaan
 
Anton Tabah Digdoyo: Kibarkan Bendera Setengah Tiang, PKI Nyata Dan Selalu Bikin Kacau NKRI!
 
Modus Menyerang Soeharto Untuk Bangkitkan PKI
 
Jenderal Gatot Ungkap Dicopot dari Panglima karena Perintahnya Putar Film G30S/PKI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]