Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Golkar
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
2019-10-20 07:14:53

Ilustrasi. Akbar Tanjung.(Foto: BH /bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi Senior Partai Golkar Akbar Tanjung mengomentari sikap politik Gerindra dan Demokrat merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin dan berpeluang besar mendapat jatah kursi menteri.

Padahal, pada Pilpres 2019 kedua partai tersebut bukan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Namun menurut Akbar Tanjung, fenomena politik seperti itu wajar.

"Wajar saja kalau seandainya yang duduk dalam kabinet adalah mereka-mereka yang bukan pendukung Pak Jokowi," ujar Akbar di Jakarta, Sabtu (19/10).

Menurut Akbar, pada Pemilu 2019, persaingan dua kubu lebih tepat dikatakan sebagai suatu kontestasi daripada hubungan koalisi-oposisi.

"Saya kira dalam khazanah berpolitik kita, barangkali kurang begitu tepat jika kita menggunakan istilah oposisi," ujar Akbar.

Akbar melihat partai-partai politik secara bersama-sama bertransformasi menguatkan kelembagaan dan kekuatan politiknya untuk meningkatkan mekanisme checks and balances.

Penguatan itu mengingat di dalam berpolitik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Kata Akbar, checks and balances diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

"Kekuasaan itu tentu harus diimbangi, selalu diawasi, itu yang dinamakan mekanisme checks and balances. Partai-partai memposisikan kekuatan membangun sistem politik berbasis kepada sistem 'checks and balances'," ujar Akbar.

Mekanisme checks and balances merupakan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antarlembaga kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing.

Dengan demikian, Akbar mengatakan, sah-sah saja bila setiap partai politik yang berkontestasi dan tidak mendukung Presiden terpilih, Joko Widodo, menduduki posisi menteri di kabinet dalam rangka memperkuat mekanisme checks and balances tadi.

"Demi kemajuan bangsa kita, komitmen kebangsaan kita, komitmen nasional kita, demi semangat membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju," ujar Akbar.(antara/jpnn/bh/sya)


 
Berita Terkait Partai Golkar
 
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
 
Putusan Nama Ketum Lebih Cepat, Ridwan Hisjam Nilai Munas ke-X Seperti Pasar Malam
 
Derek Loupatty Pilih Dukung Airlangga Hartarto Kembali sebagai Ketum Golkar
 
Airlangga Hartarto Kembali Resmi Jabat Ketum Golkar
 
ETOS Indonesia Dukung Ridwan Hisyam Menjadi Pendobrak Paradigma Baru Golkar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas 'Renewable Energy'
Bernuansa Politis, 16 Juli Ini KSBSI Tidak Akan Demonstrasi
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
RUU Perppu Pilkada Disahkan Jadi Undang-Undang, Mendagri Ucapkan Terima Kasih ke DPR
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]