JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah dinilai terjebak dalam gelembung narasi optimisme yang tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp 17.700 per dolar AS dan lonjakan harga kebutuhan pokok, pemerintah justru dinilai lebih sibuk menjaga citra ketimbang merespons kesulitan nyata yang dihadapi publik.
Kritik tajam ini mengemuka dalam diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk "Menguji Narasi Optimisme Negara di Balik Gejolak Ekonomi Nasional" yang digelar di selasar Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (19/5).
Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Publik Fisipol UGM Media Wahyudi Askar menyoroti adanya jurang lebar antara data statistik pertumbuhan ekonomi yang dipamerkan pemerintah dengan pengalaman hidup masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini cenderung hanya dinikmati oleh kelompok elite dan pemilik modal.
"Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan pemerintah dengan realita di lapangan. Ekonomi memang tumbuh, tetapi hanya dinikmati oleh kelas atas dan orang superkaya. Masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan justru sedang tertekan hebat," ujar Media.
Media secara khusus menyoroti beberapa program pemerintah yang dinilai belum berbasis riset dan berpotensi membebani fiskal, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan moratorium terhadap program-program tersebut agar kebijakan publik kembali berpijak pada data dan kebutuhan nyata, bukan sekadar syahwat politik jangka pendek.
Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Gilang Desti Parahita juga menyoroti kegagalan komunikasi pemerintah yang dinilai minim empati.
Menurutnya, narasi optimisme yang terus diulang-ulang tanpa pengakuan atas penderitaan rakyat justru membuat pemerintah tampak delusional.
"Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menunjukkan empati. Sebelum bicara optimisme, negara harus mengakui bahwa kondisi memang sedang tidak baik-baik saja. Harga pokok naik, daya beli turun. Rekognisi terhadap penderitaan rakyat itulah yang absen dalam pidato-pidato Presiden," tegas Gilang.
Ia menambahkan bahwa komunikasi yang bersifat normatif dan instruksional tanpa disertai pengakuan atas realitas sosial hanya akan memperlebar jarak antara penguasa dan rakyat. Publik merasa aspirasi dan kesulitan mereka tidak benar-benar didengar.
Dalam diskusi tersebut, para akademikus menegaskan bahwa kritik yang muncul dari kampus maupun masyarakat sipil bukanlah bentuk pesimisme atau sikap antipemerintah.
Sebaliknya, kritik adalah instrumen krusial dalam demokrasi untuk memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan publik.
Gilang memperingatkan agar pemerintah tidak memandang suara kritis sebagai ancaman.
"Kami tidak bisa membiarkan narasi hanya dipegang oleh satu pihak, yaitu negara. Jika suara kritis dianggap ancaman, demokrasi kehilangan ruang dialognya," pungkasnya.
Kedua akademikus itu mendesak pemerintah untuk segera membuka diri terhadap masukan berbasis data, menghentikan pola komunikasi yang elitis, serta menyusun kebijakan yang mampu menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang tengah berjuang di tengah tekanan ekonomi nasional.
Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah
Pemerintah menetapkan target nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta hari ini, Rabu (20/5).
Presiden menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam merespons tekanan global.
"Strategi fiskal dan moneter haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar tetap stabil terhadap mata uang dunia," kata Presiden di hadapan anggota dewan.
Target asumsi ini ditetapkan di tengah tantangan ekonomi global yang memberikan tekanan signifikan terhadap mata uang domestik, yang sempat menyentuh level Rp 17.706 per dolar AS pada pertengahan Mei 2026.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memberikan sinyal mengenai fokus pemerintah pada penguatan ekonomi melalui jaringan koperasi. Saat ini, 1.061 unit Koperasi Merah Putih telah beroperasi sebagai fondasi penataan sistem logistik berbasis kerakyatan.
Pemerintah menargetkan lompatan besar dalam ekspansi koperasi, yakni minimal 20.000 unit koperasi beroperasi dan proyeksi menembus angka di atas 60.000 unit.
"Jaringan koperasi ini akan berfungsi sebagai rantai pasok pertama di Indonesia yang dikuasai langsung oleh pemerintah guna mengontrol stabilitas logistik serta mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput," jelas Presiden.
Mengakhiri pidatonya, Presiden menyatakan kesiapannya untuk kembali hadir di mimbar DPR RI pada 16 Agustus 2026 mendatang.
Kehadiran tersebut bertepatan dengan momentum pidato kenegaraan dan penyampaian Nota Keuangan serta Rancangan APBN tahun anggaran 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden berjanji akan menyampaikan laporan komprehensif mengenai capaian dan kemajuan kinerja pemerintah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.(MSN/mar3/jpnn/bh/sya)
|
