Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Penistaan Agama Islam
Ahok Divonis 2 Tahun Penjara, Berikut Tanggapan Haedar Nashir
2017-05-10 06:56:47

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dengan Sekretaris Umum DPP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati minta pemerintah untuk menstabilkan harga sembako menjelang masuknya bulan Ramadhan. Ia menyoroti bahwa beberapa komoditas sudah mengalami kenaikan secara perlahan. Sehingga ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Demikian disampaikan dalam rilis yang diterima Parlementaria pada, Selasa (9/5).

"Memasuki bulan Ramadhan sejumlah komoditas pokok masyarakat seperti bawang merah, bawang putih dan komoditas pokok lainnya mulai merangkak naik. Seperti bawang putih yang sebelumnya harga eceran sekilo Rp 20 ribu- Rp 25 ribu kini naik menjadi Rp 57 ribu-70 ribu. Situasi ini seperti menjadi ritual tahunan memasuki bulan ramadhan, komoditas pokok selalu naik," ujar Reni.

Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok harus ditekan oleh pemerintah dengan mengendalikan harga komoditas pokok masyarakat. Pemerintah, lanjut Reni, tidak boleh membiarkan harga komoditas pokok naik liar sehingga menguras biaya kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya di bulan Ramadhan. "Terlebih, pelaksanaan Ramadhan tahun ini waktunya tidak berjauhan dengan awal masuk tahun ajaran baru sekolah dan perguruan tinggi yang dipastikan akan menguras biaya yang tidak kecil oleh masyarakat," tuturnya.

Politisi PPP ini menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan harga komoditas pokok masyarakat menjelang Ramadhan ini harus stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya-upaya konkret dan tidak biasa harus dilakukan dan memastikan harga sembako kembali turun.

"Kenaikan bahan sembako yang selalu berulang setiap ramadhan harus menjadi prioritas kerja pemerintah guna menyambut Ramadhan ini. Jangan sampai kenaikan harga sembako menjadi ritual tahunan. Masyarakat kebanyakan yang akan repot dan mengeluarkan biaya ekstra di saat Ramadhan," jelasnya.

Selain itu, Reni juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap bila ada permainan kartel atau oknum yang memainkan harga sembako. "Bila terkait dengan tindak pidana, aparat kepolisian jangan segan-segan untuk menindak pelakunya. Segala upaya tersebut dilakukan untuk memastikan agar masyarakat dalam melaksanakan Ramadhan tidak dibebani dengan melambungnya harga bahan sembako," pungkas Reni.(hs/sc/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Penistaan Agama Islam
 
DICARI!!, Setelah M Kece, Pria Ini Jadi Buronan Netizen Gegara Hina Nabi Muhammad
 
HNW Apresiasi Kinerja Polri Tangkap Terduga Penista Agama
 
Sukmawati, Potret Sosial-Politik dan Hukum Kita
 
Bareskrim Polri Tetapkan Ustadz Bachtiar Nasir sebagai Tersangka Dugaan TPPU
 
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]