Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Advokat
Advokat Wajib Terlebih Dahulu Diperiksa Kode Etiknya, Sebelum Proses Pidana
2018-05-16 18:40:49

Ilustrasi. Ahli Pidana Prof Dr. Mudzakkir, SH., MHum saat bersidang sebagai Ahli di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ahli Pidana Prof Dr. Mudzakkir, SH., MHum mengatakan, seorang advokat jika diduga melakukan pelanggaran hukum, penyidik terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan Kode Etik ke Dewan Kehormatan Profesi.

"Termohon menjalin proses sidang kode etik, jika terbukti melanggar kode etik, direkomendasikan ke penyidik untuk diproses. Jika tidak terbukti melanggar kode etik maka diberitahukan ke penyidik untuk tidak dapat diproses tindak pidana yang diduga kepadanya," ujar Mudzakkir kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/5).

Dijelaskannya, penyidik wajib menghormati profesi advokat, seperti juga profesi Pers, profesi Dokter, profesi Jaksa, Polisi bahkan Hakim juga sama, wajib terlebih dahulu diperiksa kode etiknya, tidak boleh langsung diproses Pidana.

"Jika sampai dianggap melanggar harusnya melalui sidang kode etik dulu," sambungnya.

Mudzakir menambahkan di dalam Pasal 21 UU 31/1999 bukan tindak pidana korupsi, tapi adalah tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang tertera dalam Bab III UU No 31/1999, sedangkan Tindak Pidana Korupsi tertera dalam Bab II UU No 31/1999.

"Pasal 21 adalah masuk ranah hukum pidana umum yang merupakan wewenang Polri yang menyidik dan Pengadilan Negeri Umum yang memeriksa dan mengadilinya. Bukan wewenang KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," ungkapnya.

Selain itu di dalam Pasal 21 UU Nomor 31/1999 juga delik Materiil, lanjut Mudzakir harus ada akibatnya, dengan sengaja mencegah apa akibat yang timbul atas pencegahan, merintangi apa akibatnya merintangi, menggagalkan, apa kegagalan yang terjadi, penuntut umum wajib membuktikannya terlebih dahulu sebelum bisa menuntut dengan Pasal 21 UU 31/1999. akibatnya karena advokat dalam menjalankan tugas membela Klein nya, mutlak tidak dapat dituntut sebagaimana Pasal 16 UU 18/2003 tentang Advokat atau yang dikenal sebagai hak imunitas advokat jo putusan MKRI No.26/2013.

Adapun isi pasal 16 UU 18/2003 yaitu berbunyi "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan". Jo putusan MKRI No 26/2013 "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan maupun diluar sidang Pengadilan" yang berhak menilai Etikad baik atau tidak adalah Organisasi Profesi advokat, bukan Penyidik/Penuntut Umum.

Mudzakkir menambahkan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang menyidik, menuntut dan memeriksa tindak pidana korupsi, sedangkan terhadap tindak pidana lain, tindak pidana umum, dugaan adanya rekayasa kecelakaan adalah wilayah hukum Polri dan Pengadilan Negeri Umum, dan terhadap dugaan adanya rekayasa rekam medis, pesan kamar di rumah sakit, dugaan adanya permintaan diagnosa sakit adalah wilayah kode etik Majelis Dewan Kedokteran Indonesia dan ranah pidana umum, bukan wewenang KPK maupun pengadilan tindak pidana korupsi.

Terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan Fredrich Yunadi kembali menjalani sidang di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (14/5) kemarin. Dalam sidang Fredrich menghadirkan sejumlah ahli diberbagai bidang disiplin ilmu sebagai saksi ahli meringankan.

Beberapa diantaranya yaitu, ahli pidana Prof Dr. Mudzakkir., SH., MHum; dan Prof Dr Suparji, SH., MH. Ahli hukum tata negara Prof Dr. Margarito Kamis, SH., MH, serta ahli tata bahasa Prof Dr. Afdol Tharik Wastono.S.D., MHum.(bh/mdb)


Share : |

 
Berita Terkait Advokat
Saksi Ahli Ungkap Hak Imunitas Advokat Sudah Sesuai Undang-Undang
Advokat Wajib Terlebih Dahulu Diperiksa Kode Etiknya, Sebelum Proses Pidana
Diduga Gelar SH dan MH Palsu, Eko Sumiharsono Ngacir Saat di Konfirmasi
Pengacara Magang Eko Cantumkan Register Surat dan Kop Surat Advokat Pelanggaran Pidana
Para Advokad Pertanyakan Gelar SH, MH Disandang Eko Sumiharsono yang Mengaku Pengacara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Pemda Kaur Lakukan Kerjasama Masalah Sanitasi Lingkungan Perumahan
Dewan Pers Mangkir Sidang Ke-7 PMH, Wilson: Dewan Pers Tidak Beradab
Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi
Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers
SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru
Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK
Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]