Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Remisi
Ada 80 Koruptor Dihadiahi Remisi Natal
2017-12-25 18:59:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada perayaan Natal kali ini, sebanyak 80 narapidana kasus korupsi mendapat remisi khusus yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi Hari Raya Natal kepada 9.333 narapidana beragama Katolik dan Protestan se-Indonesia. Dengan remisi ini, sebanyak 175 di antaranya akan langsung bebas. Sementara itu, 9158 napi lainnya masih menjalani sisa pidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

"Pengurangan hukuman atau remisi hendaknya dimaknai sebagai penhargaan bagi mereka yang dinilai telah mencapai penyadaran diri yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat," ujar Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly melalui keterangan tertulis, Minggu (24/12).

Remisi yang diberikan antara 15 hingga dua bulan, tergantung lamanya napi menjalani hukuman. Rincian remisi yang mendapatkan pengurangan masa tahanan adalah, remisi 15 hari untuk 2.338 orang, 1 bulan untuk 5.895 orang, 1 bulan 15 hari untuk 745 orang dan 2 bulan untuk 180 orang.

Adapun tiga wilayah yang menerima remisi Natal terbanyak, adalah Sumatera Utara sebanyak 1844 narapidana, Sulawesi Utara sebanyak 952, dan Papua sebanyak 814.

Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Adek Kusmanto enggan merinci daftar 80 koruptor yang mendapat remisi itu.

Namun yang pasti di antaranya Soleiman Montesque Rumanjar, mantan Walikota Tomohon, Sulawesi Utara yang terlibat korupsi APBD Kota Tomohon tahun 2009-2010.

"Dapat remisi satu bulan 15 hari," kata Adek kepada wartawan, Senin (25/12).

Kemudian ada Hardy Stefanus, terpidana kasus korupsi pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang divonis 1,6 tahun.

"Telah memenuhi syarat dan sudah mendapatkan pertimbangan KPK," ujarnya.

Petinggi PT Brantas Abipraya, Dandung Pamularno yang menjadi terlibat kasus suap penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Adek menjelaskan, total dari seluruh narapidana yang mendapatkan remisi khusus Natal 2017 ini sebanyak 9.333 napi dengan rincian Remisi Khusus I (pengurangan masa tahanan sebagian) 1.598 napi dan Remisi Khusus II (langsung bebas) 175 napi.(wid/RMOL/kompas/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Remisi
Ada 80 Koruptor Dihadiahi Remisi Natal
Bukan Hak Konstitusional, MK Tolak Uji Aturan Remisi
Ade Komarudin: Pemberian Remisi Pada Terpidana Korupsi Dinilai tak Bijak
Hari Raya Nyepi, 526 Napi dapat Remisi Khusus
Sebanyak 6.203 Napi di Sulsel Dapat Remisi di HUT RI Ke 70
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Prancis Rusuh Lagi: 125.000 Demonstran Turun, Toko Dijarah, 1.000 Ditahan
Kemampuan Menembak Merupakan Tuntutan Profesionalisme Prajurit
Mantan Ketua Forum Wartawan Polri Jadi Caleg DPR RI Hanura Dapil Jatim
Ditemukan Berceceran 2.158 KTP Dimainkan Anak di Pondok Kopi, Duren Sawit
Kampanyekan Antikorupsi Lewat Film, KPK Anugerahi Pemenang ACFFEST 2018
Tim Futsal Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya Menjuarai Kapolda Cup 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Ditlantas Polda Metro Jaya Telah Melakukan Tilang Elektronik, Sebanyak 193 Kenderaan Diblokir
Ledakan Terjadi Saat Simulasi Kecelakaan Mobil Pembawa Radioaktif Bocor
Menanggulangi Kebangkrutan Ekonomi Masyarakat di Koridor Jalan Pantura Akibat Pengoperasian Jalan Tol Trans Java
Ketum FSP BUMN Bersatu: Skandal JICT, Harus Disidangkan Dahulu RJ Lino Biar Jelas !
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]