Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
PBB
Ada 5 Negara Dipilih sebagai Anggota Baru Dewan Keamanan PBB
2017-06-04 17:10:40

Dewan Keamanan PBB.(Foto: Istimewa)
NEW YORK, Berita HUKUM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan 193 negara, Jumat (2/6/), memilih Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia sebagai anggota baru Dewan Keamanan PBB untuk periode dua tahun, mulai 1 Januari 2018.

Sementara itu, Belanda terpilih untuk menjadi anggota Dewan Keamanan selama satu tahun setelah tahun lalu mencapai kesepakatan dengan Italia untuk berbagi masa keanggotaan dua tahun, seperti dilansir Reuters.

Pemungutan suara terkait kedua negara itu tahun lalu mengalami kebuntuan sehingga mereka setuju untuk menetapkan Italia menjadi anggota tahun 2017 dan kemudian digantikan Belanda untuk menduduki kursi tersebut pada 2018.

Walaupun semua negara yang mencalonkan diri tidak ada yang menentang, masing-masing masih membutuhkan lebih dari dua pertiga suara keseluruhan untuk mendapatkan kursi keanggotaan di Dewan Keamanan.

Pantai Gading mendapatkan 189 suara, Guinea Ekuatorial 185, Kuwait 188, Peru 186, Polandia 190 dan Belanda 184 suara.

Dewan Keamanan PBB terdiri dari total 15 negara, yaitu 10 anggota tidak tetap (setiap tahun dipilih lima negara) dan lima anggota tetap. Kelima negara anggota tetap Dewan --yang memiliki hak veto (menolak) adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China dan Rusia.

Dewan Keamanan adalah satu-satunya badan PBB yang dapat membuat keputusan mengikat dan memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi serta memerintahkan pengerahan kekuatan.

Untuk memastikan keterwakilan kawasan di Dewan Keamanan, lima dari 10 kursi keanggotaan tidak tetap dibagikan untuk negara-negara Asia dan Afrika, satu untuk Eropa Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia serta dua untuk Eropa Barat dan negara-negara lainnya.

Kelompok-kelompok kawasan biasanya menyepakati calon yang akan dimajukan dan jarang ada kompetisi untuk mendapatkan kursi.

Namun, kalangan pegiat hak asasi manusia mengatakan mekanisme itu merupakan "masalah serius".

"Negara-negara anggota harus bisa memilih apakah mereka mempercayai negara seperti Guinea Ekuatorial untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," ujar Direktur Human Rights Watch PBB, Louis Charbonneau.

"Guinea Ekuatorial adalah negara yang telah melecehkan para pembela hak-hak asasi manusia dan kelompok-kelompok sipil, kerap dengan melakukan penahanan secara sewenang-wenang," ungkapnya.

Pemerintah Guinea Ekuatorial telah membantah tuduhan-tuduhan menyangkut korupsi dan pelanggaran hak-hak asasi manusia.(hr/Antara/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait PBB
Ini Harapan MUI Terpilihnya Kembali Indonesia Anggota Tidak Tetap DK PBB
Muhammadiyah: Selamat Kepada Pemerintah Atas Terpilihnya Indonesia Anggota Tidak Tetap DK PBB
Presiden AS, Donald Trump Menuduh PBB Salah Urus
Ada 5 Negara Dipilih sebagai Anggota Baru Dewan Keamanan PBB
PBB: Dunia Kini Sedang Hadapi Krisis Kemanusiaan Terbesar Sejak 1945
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ribuan Orang Demo Mendesak Taiwan Merdeka dari Cina
Napak Tilas Perjuangan Jenderal Sudirman, Ribuan Kader Hizbul Wathan dalam Mendidik Generasi Penerus Bangsa
Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi
Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan
Ketum Airlangga Hartarto: Rakornis Bappilu Golkar Siap Atur Strategi Kemenangan Pemilu 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]