Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Aceh
Acheh Future Dukung Pelaksanaan Cambuk di Lapas
2018-04-15 19:45:38

Ketua Lembaga Acheh Future, Razali Yusuf.(Foto: Istimewa)
ACEH, Berita HUKUM - Ketua Lembaga Acheh Future, Razali Yusuf mendukung kebijakan pemerintah Aceh terkait pelaksanaan hukaman cambuk di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Menurutnya, Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 5 tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat tidak bertentangan dengan Qanun Syariat Islam karena hanya mengatur teknis pelaksanaan cambuk, dari tempat terbuka dipindahkan ke Lapas. Pergub tersebut juga sudah melalui mekanisme pembahasan yang jelas.

"Karena selama ini teknis dalam pelaksanaan uqubat cambuk yang belum diatur secara permanen sesuai dengan amanah yang tertera dalam qanun," ujar Razali, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Minggu (15/4).

Memang, kata Razali, selama ini uqubat cambuk dilaksanakan secara terbuka, tidak disebutkan lokasi khusus. Pada Pasal 262 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan, uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Hanya saja, tempat terbuka yang dimaksud itu tidak disebutkan apakah dilaksanakan di mesjid atau tempat lainnya. Biasanya, tempat terbuka yang sering digunakan sebagai lokasi pelaksanaan uqubat di Aceh adalah halaman masjid.

Untuk itu, sebagai turunan dari qanun kemudian Gubernur membuat Pergub yang mengatur secara khusus tempat pelaksanaan uqubat cambuk bagi pelanggar syariat, yaitu di LP.

Kendati begitu, Acheh Future meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Syari'at Islam untuk mengadakan Muzakarah Ulama se Aceh di setiap akhir tahun. Muzakarah tersebut diadakan untuk bahan pedoman Pemerintah Aceh dalam menjalankan program pemerintahan yang bersyariat, dan hasil setiap muzakarah tersebut dapat disebarluaskan dalam bentuk surat edaran.

"Bila hal ini dilakukan insya Allah tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari," pungkas Razali.(bh/sul)


Share : |

 
Berita Terkait Aceh
Wabup Aceh Utara Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih
Acheh Future Dukung Pelaksanaan Cambuk di Lapas
Presiden Jokowi Diminta Segera Resmikan KEK Arun
Rumah Warga di Aceh Diberondong OTK
PT PIM Diminta Adil Terkait Rekrutmen Karyawan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]