Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Palestina
AS Veto Resolusi DK PBB yang Tolak Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
2017-12-19 08:14:47

Nikki Haley mengatakan AS "dipaksa membela kedaulatannya".(Foto: Istimewa)
NEW YORK, Berita HUKUM - Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan draf resolusi tersebut merupakan "penghinaan". Dia juga mewanti-wanti bahwa AS tidak akan melupakan pengajuan draf semacam itu.

"Ini adalah bukti tambahan bahwa PBB melakukan lebih banyak mudarat ketimbang manfaat dalam menangani konflik Israel-Palestina," ujarnya.

"Hari ini, hanya karena menentukan di mana kami akan meletakkan kedutaan besar saja, Amerika Serikat dipaksa membela kedaulatannya. Catatan akan menunjukkan bahwa kami melakukan ini dengan bangga," sambung Haley.

Situs Yerusalem

Draf resolusi penolakan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel diajukan oleh Mesir. Sebagaimana dilaporkan wartawan BBC di New York, Nada Tawfik, draf tersebut menghindari penyebutan AS atau Trump secara gamblang agar bisa disokong secara penuh.

Alih-alih mengajak negara-negara mengecam AS, draf itu mendesak "semua negara menahan diri untuk tidak menetapkan perwakilan diplomatik di kota suci Yerusalem".

Draf tersebut juga menghendaki "semua negara patuh pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan mengenai Kota Suci Yerusalem dan tidak menyetujui aksi atau tindakan apapun yang berlawanan dengan resolusi-resolusi itu".

Peta Yerusalem

Kecuali AS, draf itu disetujui empat anggota permanen DK PBB - Cina, Prancis, Rusia, dan Inggris-beserta 10 anggota nonpermanen lainnya.

Langkah veto AS terhadap draf resolusi DK PBB mendapat sanjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Secara khusus dia memuji Nikki Haley melalui Twitter.

Namun, juru bicara Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas, menyebut tindakan AS "tidak bisa diterima dan mengancam stabilitas komunitas internasional karena negara itu tidak menghormatinya".

"Komunitas internasional kini harus berupaya melindungi rakyat Palestina," kata Nabil Abu Rudeina, jubir Mahmoud Abbas, kepada kantor berita AFP.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan dirinya akan menyerukan pertemuan darurat Majelis Umum PBB untuk mendiskusikan masalah Yerusalem.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Palestina
Yerusalem, Mahmoud Abbas: Prakarsa Perdamaian Trump Adalah 'Penghinaan Abad Ini'
Indonesia Harus Sambut Kemenangan Resolusi PBB
Fahri Hamzah Tanggapi Veto AS; PBB Kekuatannya Tak Imbang
AS Veto Resolusi DK PBB yang Tolak Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
MUI Menghimbau Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS dan Israel
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'
Memaknai Isra Mi'raj dalam Perjalanan Hidup
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]